Pemerintah melalui Kementerian Koordinasi Perekonomian menggandeng Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) untuk menggenjot pengembangan ekonomi digital nasional termasuk mendukung pelaku UMKM dalam negeri. Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama pengembangan ekonomi digital nasional melalui pemanfaatan layanan keuangan digital.

“Kerja sama ini diharapkan dapat berimbas pada digitalisasi serta peningkatan daya saing UMKM lokal,” kata Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kemenko Perekonomian Rudy Salahuddin di Jakarta, Rabu (27/1/2021) dikutip dari ANTARA.

Menurut Rudy, masih kurangnya digitalisasi UMKM nasional juga menjadi salah satu faktor yang turut mempengaruhi kinerja UMKM saat ini selain imbas pandemi dan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Padahal, lanjut Rudy, dengan jumlah penduduk yang besar, tingkat kepemilikan smartphone serta penetrasi internet yang tinggi, Indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang besar.

Ia mengungkapkan salah satu tantangan digitalisasi UMKM di Indonesia adalah rendahnya tingkat literasi digital, literasi keuangan, dan literasi keuangan digital. Hasil Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLK) yang diadakan OJK menunjukkan tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia tahun 2019 masih di angka 38,03 persen, jauh di bawah negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Thailand.

Kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri digital diharapkan dapat mengatasi tantangan-tantangan di atas serta mendorong perkembangan ekonomi digital serta kinerja UMKM nasional yang lebih baik. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Aftech, Budi Gandasoebrata menjelaskan pihaknya mendukung digitalisasi UMKM melalui inovasi dan teknologi layanan keuangan digital. Contohnya pembayaran digital, pinjaman daring, perencana keuangan, hingga pembiayaan proyek.

“Aftech mendukung program Kemenko Perekonomian RI dalam pengembangan ekonomi digital melalui pemanfaatan layanan serta peningkatan literasi keuangan digital,” ujar Budi.

Keamanan data kembali menjadi masalah tersendiri di era digital ini. Terbukti, sebanyak 533 juta data pengguna Facebook, seperti user ID dan nomor telepon seluler dilaporkan telah diperjualbelikan secara ilegal oleh peretas (hacker). Mereka memanfaatkan bot di aplikasi pesan instan Telegram, seperti yang diungkap oleh Alon Gal, Chief Technical Officer perusahaan keamanan siber Hudson Rock. Kebocoran data ini ialah imbas dari yang dialami Facebook pada Agustus 2019.

Sang peretas memanfaatkan bot yang tersedia pada aplikasi Telegram, yang memungkinkan seseorang mengetahui user ID pengguna Facebook apabila mereka sudah mempunyai nomor ponsel pengguna yang dicari. Apabila calon pembeli sudah memiliki user ID Facebook seseorang, maka bot itu akan mencari nomor telepon pengguna yang bersangkutan.

Agar bisa mengakses data ini, peminat diminta membeli kredit. Satu kredit diperlukan untuk setiap satu nomor telepon atau identitas pengguna Facebook yang ingin diakses. Sementara harga yang dipatok untuk satu kredit adalah 20 USD atau sekitar Rp 282.000.

Hacker juga menawarkan pembelian dalam jumlah banyak, dengan harga yang lebih “ekonomis”, yakni 5.000 USD (sekitar Rp 70,5 juta) untuk setiap 1.000 kredit yang dijual. Seperti dihimpun dari Motherboard, bot ini diyakini telah menampung ratusan juta data pengguna yang tersebar di berbagai negara, mulai dari Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Australia, hingga puluhan negara lainnya.

Kasus ini tentu meresahkan para pengguna, yang berisiko datanya dicuri dan diperjualbelikan secara ilegal. Mengingat kebanyakan nomor ponsel yang bocor berasal dari kebocoran data Facebook pada 2019, tidak banyak orang yang rutin mengganti nomor pribadi mereka sejak saat itu. Memang, belum diketahui secara pasti apakah bot yang dimaksud telah dihapus oleh pihak Telegram. Sekalipun bot tersebut telah dihapus, ironisnya para peretas dikabarkan masih dapat mengakses data-data tersebut melalui internet.

Para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang telah beralih ke digital dapat lebih bertahan di masa pandemi COVID-19. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Subdit Kredit Program dan Investasi Lainnya, Kementerian Keuangan, Dwi Apriany.

Kementerian Keuangan di tahun 2020 lalu telah melakukan sejumlah pelatihan untuk mendorong pelaku UMKM beralih ke digital. Berdasarkan laporan yang masuk, para pelaku UMKM tersebut mampu bertahan di masa sulit akibat pandemi.

“Dari yang kita dapati di Kementerian Keuangan memang yang digital ini bisa survive. Makanya di 2020 pun, Kemenkeu sudah mengupayakan beberapa pelatihan untuk mendorong UMKM masuk ke dalam dunia digital marketplace,” kata Dwi Apriany dalam jumpa pers virtual “Menuju Pemulihan Ekonomi Untuk UMKM Tahun 2021”, Kamis (28/1/2021) dikutip dari ANTARA.

Lebih lanjut, Dwi Apriany mengatakan bahwa pelatihan yang diberikan Kemenkeu tersebut dilakukan secara bertahap. Dimulai dari memperbaiki produk UMKM hingga memasarkannya. Dengan demikian, para pelaku UMKM tersebut akan memiliki pilihan lain dalam memasarkan produknya melalui digital saat masa pandemi COVID-19 dan ditambah adanya pembatasan aktivitas.

“Kemarin kami juga melakukan rapat kerja dengan DPR dan kunjungan kerja, beberapa debitur yang kita datangi memang mereka bisa survive karena mereka punya channel pemasaran lain ketika pembatasan PSBB itu dilakukan,” ujar Dwi Apriany.

Dari sisi yang lebih besar lagi, pemerintah membuat satu paltform digital dan itu digunakan oleh UMKM juga. Kemenkeu terus berupaya memberikan bantuan kepada para pelaku UMKM untuk dapat bertahan di masa pandemi melalui program pemulihan ekonomi nasional di tahun 2021 ini.

“Pemerintah sudah melakukan pembahasan dengan DPR untuk mendorong program-program tersebut dari beberapa sisi, seperti kesehatan, bantuan sosial, terutama untuk UMKM, kemudian dari sisi kemudahan permodalan, dari sisi bunga dan insentif tetap dilakukan,” imbuhnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan, transformasi digital memanfaatkan kecanggihan teknologi akan menghasilkan berbagai kemudahan di industri keuangan. Salah satunya adalah dengan meniadakan kehadiran secara fisik ke lokasi bank.

“Pengawasan kita tidak lagi datang ke bank secara fisik menjadi satu-satunya cara,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam webinar Universitas Indonesia di Jakarta, Rabu (27/1/2021) dikutip dari ANTARA.

Menurut Wimboh, semua akses informasi perbankan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi offsite di kantor OJK. Wimboh menuturkan proses analisis lebih ditekankan dalam melakukan pengawasan ketimbang bertandang ke perbankan. Hal ini turut mempengaruhi regulator dalam pengawasan, yang kini tidak perlu mengirim tim sampai ke daerah untuk melakukan pengawasan terlebih saat masa pandemi.

“Jadi tidak perlu kirim orang sampai ke daerah yang barang kali ini dalam masa pandemi juga tidak mungkin kami lakukan,” ucapnya.

Dalam melakukan transformasi itu, OJK menggandeng konsultan untuk mengubah proses bisnis internal OJK dan membuat data base dan big data terintegrasi. Transformasi digital di internal OJK juga sejalan dengan kebijakan regulator ini kepada perbankan yang juga diminta melakukan transformasi ke arah digital, salah satunya produk digital.

“Apabila bank tidak punya basis kompetisi yang kuat, modal kuat niscaya dia punya produk kompetitif karena produk ke depan adalah berbasis teknologi,” katanya.

OJK meminta perbankan membuat produk berbasis digital misalnya dalam akses layanan bagi pelaku UMKM dan kredit usaha rakyat (KUR). Digitalisasi, lanjut dia, tidak hanya bagi bank besar tapi juga bank kecil seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang harus masuk platform digital.

Talenta yang siap dunia digital berperan penting dalam pertumbuhan potensi ekonomi digital nasional. Hal ini diakui oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC, Ph.D.

“Talenta siap dunia digital dibutuhkan untuk mendukung potensi ekonomi digital Indonesia yang terus tumbuh. Mendukung pengembangan kemampuan dan keahlian (skill) mereka merupakan upaya penting untuk mewujudkan potensi ekonomi digital Indonesia,” kata Prof. Nizam dalam jumpa pers virtual, Selasa (26/1/2021) dikutip dari ANTARA.

Menurut penelitian terbaru dari Sea dan World Economic Forum berjudul “ASEAN Youth and the Future of Work”, anak muda di ASEAN paham teknologi akan mendisrupsi dunia kerja. Sebanyak 57,9 persen anak muda Indonesia percaya bahwa kemampuan dan keahlian mereka harus ditingkatkan supaya bisa menghadapi disrupsi tersebut. Penelitian yang sama juga menemukan bahwa mayoritas anak muda (81,4 persen) memandang magang sama penting bahkan lebih penting daripada pelatihan di sekolah.

Ditambahkan Prof. Nizam, persiapan talenta digital di Indonesia melalui lingkungan akademis seperti perguruan tinggi perlu dilakukan secara merata. Mengacu Sensus Penduduk 2020 yang dilakukan BPS pada Februari-September 2020, jumlah generasi Z (kelahiran 1995-2010) mencapai 75,49 juta jiwa atau setara dengan 27,94 persen dari total populasi berjumlah 270,2 juta jiwa. Adapun generasi milenial (generasi Y, kelahiran 1981 sampai 1994) mencapai 69,90 juta jiwa atau 25,87 persen.

“Saat ini ada sekitar delapan juta mahasiswa di Indonesia. Di kampus-kampus kecil, kita bisa menemukan mutiara yang belum terasah. Ini perlu diperluas, bagaimana menemukan talenta terbaik dari kampus-kampus kita,” ujar Nizam.

Kemendikbud saat ini sudah menyiapkan platform untuk mempertemukan kampus dan dunia industri. Salah satunya dengan mendorong pengembangan talenta digital lewat beberapa kolaborasi dengan perusahaan teknologi seperti Google, Huawei, NVIDIA, dan lainnya.

Hal ini diharapkan bakal mengakselerasi talenta terbaik untuk terus mengasah dan mengembangkan potensinya sebelum terjun di dunia kerja. Dengan demikian, diharapkan talenta digital muda di Indonesia dapat terus berkarya bagi bangsa dan negara, terutama di masa depan.

“Di ASEAN, banyak start-up yang lahir berbasis digital, dan banyak di antaranya yang Unicorn hingga Decacorn berasal dari Indonesia. Ini dahsyat dan basisnya adalah digital technology dengan conventional business, mengawinkan digital dan bisnis, dan revolusi bisnis 4.0 adalah revolusi digital di semua bidang,” pungkasnya.

Sepanjang 2020, aktivitas belanja online melalui platform e-commerce live streaming di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini diakui oleh Vice President UC Web Global Business, Huaiyuan Yang. Menurutnya, belanja ditambah konten live streaming bisa meningkatkan interaksi langsung antara merek dan konsumen, yang semakin diyakinkan tentang kualitas produk, serta mendorong konsumen mengambil keputusan pembelian yang cerdas dan efisien.

“Penerapan live streaming yang kreatif tidak hanya berhasil menarik minat masyarakat, dan mitra bisnis untuk bergabung dalam berbagai platform live streaming sebagai tindakan mengikuti tren digital populer,” kata Huaiyuan Yang.

Inovasi konten live streaming juga memiliki pengaruh langsung terhadap keputusan pembelian konsumen. Contohnya seperti temuan Shopee yang mencatat peningkatan penjualan sebesar rata-rata 3,5 kali. Adapun menurut laporan tren tahunan UC Browser terbaru, mulai April 2020 hingga Desember 2020 tercatat beragam kerja sama dengan mitra merek yang telah menarik total penonton hingga 4.545.268 tayangan untuk live streaming di UC Browser.

Meledaknya minat pasar belanja online seperti Indonesia juga berimbas pada permintaan rekomendasi berbasis konten. Laporan tahunan UC Browser 2020 menunjukkan bahwa ulasan produk dan konten rekomendasi disaksikan lebih dari 13 miliar konsumsi di platformnya sepanjang 2020.

UC Browser menghadirkan konten rekomendasi dalam beberapa format berupa artikel tertulis maupun video ulasan/rekomendasi yang bertujuan untuk memenuhi preferensi pengguna, dan mencakup beragam kategori produk seperti elektronik, kecantikan, kesehatan, otomotif, dan masih banyak lainnya.

Mengacu hasil survei UC Browser atas tren pencarian dan perilaku pengguna, konten rekomendasi produk kecantikan menjadi kategori paling populer masyarakat Indonesia di sepanjang tahun 2020. Sementara produk kesehatan di peringkat kedua.

“Banyak alternatif dan peluang lain yang dapat dicapai para pelaku usaha untuk menjangkau konsumen di tengah perubahan perilaku yang signifikan,” tambah Huaiyuan Yang.

Dengan pertumbuhan pengguna e-commerce dan konsumsi konten digital yang tinggi di Indonesia, seolah-olah menjadi pertanda bahwa perubahan ini akan bertahan untuk sementara waktu. Oleh karena itu, sudah sewajarnya perusahaan dan para pelaku usaha mencari inovasi untuk beradaptasi sehingga mampu bersaing tidak hanya menghadapi kompetisi, guna mengantisipasi perubahan perilaku pasar.

Sebagai negara dengan potensi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, popularitas tren live streaming e-commerce dan rekomendasi konten diharapkan mampu menjadi kontribusi besar terhadap suksesnya sektor e-commerce di Indonesia.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memperkirakan transaksi digital banking sepanjang 2021 akan mencapai Rp32.206 triliun atau lebih tinggi dibandingkan pada 2020 yang sebesar Rp27.036 triliun. Perry menyatakan angka tersebut jauh lebih tinggi dari nominal Produk Domestik Bruto (PDB) sehingga pihaknya akan sangat agresif melakukan digitalisasi sistem pembayaran.

“Rupanya tahun lalu mencapai Rp27.036 triliun dan tahun ini diperkirakan Rp32.206 triliun. Ini jauh lebih tinggi dari nominal PDB kita,” katanya dalam acara bertajuk Membangun Optimisme Pasca Pandemi COVID-19 di Jakarta, dikutip dari ANTARA.

Menurut Perry, total transaksi digital banking tersebut didukung oleh transaksi e-commerce yang tahun lalu diperkirakan mencapai Rp253 triliun dan akan melonjak hingga 33,2 persen menjadi Rp337 triliun pada tahun ini. Transaksi digital banking juga didukung oleh transaksi uang elektronik yang akan meningkat 32,3 persen yakni dari Rp201 triliun pada 2020 menjadi Rp266 triliun pada tahun ini.

“Alhamdulillah sekitar 15 bank sangat agresif melakukan digital banking,” ujarnya. Menurut Perry, pertumbuhan ekonomi dan keuangan digital tersebut sangat luar bisa yang salah satunya didorong oleh pandemi COVID-19. “Pandemi COVID-19 mempercepat digitalisasi ekonomi dan keuangan. Itu betul-betul mendorong sangat kuat ekonomi keuangan digital. Ini luar biasa,” tegasnya.

Pengiriman PC gaming dan monitor diprediksi akan terus meningkat hingga tiga tahun mendatang. Menurut laporan firma riset IDC, PC gaming dan monitor yang dikirimkan akan menembus angka 61,9 juta unit pada 2024. IDC juga memprediksi, dalam kurun waktu lima tahun, terhitung sejak tahun 2020, tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata akan mencapai 5,7 persen.

Masih dari laporan yang sama, pada tahun 2020, pengiriman PC gaming dan monitor diprediksi naik 16,2 persen dari tahun ke tahun (year over year/YoY) menjadi 49,6 juta unit. Kenaikan ini tak lain didorong oleh permintaan konsumen di seluruh dunia yang lebih banyak beraktivitas di rumah karena pandemi Covid-19, demi meminimalisir tertular virus corona.

“Meski paruh pertama 2020 harus menghadapi masalah pasokan hardware, konsumsi software, dan layanan gaming terus meningkat seiring dengan durasi bermain,” kata Jitesh Ubrani, manajer riset IDC untuk perangkat mobile global dikutip dari Kompas Tekno.

Ubrani mengatakan dalam enam hingga 12 bulan mendatang, pengiriman PC gaming dan monitor akan terus naik karena akan ada banyak GPU baru dari Nvidia, AMD, dan Intel. Para produsen itu diharapkan bisa menggerakkan harga pasar yang lebih rendah dan kinerja lebih tinggi.

Selain itu kemunculan game baru dan dukungan teknologi ray tracing juga diharapkan akan mendorong permintaan pasar. Di samping hardware, peluncuran konsol baru dan streaming game dari layanan cloud, seperti Luna, Stadia, dan Xbox Game Pass juga amat dinantikan dan diharapkan bisa menyuntikkan dampak positif bagi industri PC gaming dan monitor.

“GPU baru, peningkatan durasi yang dihabiskan untuk game, dan pengembangan game baru telah memperbarui kebutuhan monitor gaming yang mumpuni,” kata Jay Chou, Manajer Riset untuk PC monitor global IDC.

Chou menambahkan, pasar telah merespons dengan menyediakan beragam pilihan PC gaming yang menarik. Pengembangan lain seperti cloud gaming akan membantu pemilik PC model entry-level untuk terjun ke dunia gaming. Dalam beberapa waktu ke depan, pengembangan ini akan menguntungkan bagi pasar karena pengguna akan membeli monitor gaming demi mendapatkan pengalaman yang lebih kompetitif.

Di saat dunia bisnis bergegas mengejar transformasi digital, muncul fenomena baru bernama gravitasi data yang mengancam pertumbuhan bisnis mereka. Fenomena ini bakal sangat dirasakan oleh industri perbankan dan keuangan, manufaktur, dan asuransi, yang sedang ramai-ramai menggelar berbagai layanan digital.

Gravitasi data adalah metafora yang menggambarkan terjadinya penumpukan data secara terus menerus pada suatu aplikasi atau sistem yang dijalankan perusahaan. Masalahnya, semakin besar tumpukan data ini, aplikasi akan terasa lebih lamban saat dijalankan. Kini dengan semakin banyak perusahaan menggunakan komputasi awan, masalah tumpukan data ini akan semakin rumit.

Dikutip dari CNBC, sebuah survei mendapati, Jakarta bakal menjadi salah satu kota yang paling terancam oleh fenomena ini. Berdasarkan survei yang digelar Digital Realty baru-baru ini, Jakarta menjadi kota yang mengalami pertumbuhan intensitas gravitasi data tercepat, disusul Singapura, Roma, Hong Kong, Melbourne, dan Atlanta.

Intensitas gravitasi data diperkirakan akan naik dua kali lipat setiap tahun hingga 2024. Survei bertajuk Data Gravity Index DGx versi 1.5 itu memperkirakan industri yang bakal mengalami intensitas gravitasi data terbesar adalah perbankan dan jasa keuangan, manufaktur, dan asuransi. Alasannya, industri-industri ini akan mengalami akselerasi pertumbuhan pusat-pusat perbankan dan finansial, konsumsi rumah tangga, dan peningkatan volume pertukaran data.

“Gravitasi data adalah penghambat pertumbuhan bisnis yang semakin data-centric, berbagai industri di seluruh dunia terancam oleh fenomena ini, khususnya di 53 kota metropolitan di seluruh dunia yang kami survei,” kata Tony Bishop, SVP Platform, Growth, and Marketing Digital Realty, dalam Risetnya.

Beberapa perusahaan yang berada di kota-kota itu memberikan responsnya terkait pertumbuhan gravitasi data yang mengkhawatirkan. Amazon Web Services (AWS) misalnya, menyatakan pelanggan perlu mengadopsi layanan yang bernama AWS Outposts supaya pemrosesan data mereka tetap memiliki latensi yang rendah. Lain lagi strategi NVIDIA yang menyodorkan implementasi kecerdasan buatan (AI) sebagai solusi yang patut dipertimbangkan oleh tim IT dan data science.

Memasuki tahun 2021, pelaku bisnis khususnya UMKM harus bersiap untuk berjuang di tahun yang baru. Dalam riset terbarunya, McKinsey menekankan bahwa tahun ini menjadi era peralihan di mana masyarakat akan mulai membentuk masa depan mereka.

Meski kebanyakan pelaku usaha tengah mengerahkan segala upayanya untuk bertahan di masa sulit, namun penting untuk terus mengetahui tren terbaru di pasar demi memetakan kesempatan di masa mendatang dengan lebih baik. Pelaku usaha perlu menyesuaikan dirinya dengan perkembangan pasar untuk mengidentifikasi cara terbaik guna mempermudah serta memperkuat proses bisnisnya.

Dikutip dari ANTARA, berikut tiga tren bisnis di tahun 2021 yang dapat dijadikan sebagai acuan pelaku UMKM dalam merencanakan masa depan dan menciptakan kesempatan baru, menurut Country Manager Zilingo Indonesia, Patrick Vaz.

  1. Pola Belanja Baru

Mengidentifikasi perubahan pola belanja konsumen sedini mungkin merupakan langkah krusial dalam mencapai kesuksesan di tahun baru. Hal ini akan menyediakan sebuah roadmap untuk menyelaraskan bisnis dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan yang terus berubah.

Menurut Accenture, konsumen di seluruh dunia merasa lebih terhubung satu sama lain karena situasi pandemi yang menyebabkan adanya peningkatan dalam praktik conscious buying dan keinginan masyarakat untuk membeli lebih banyak produk lokal.

Conscious buying serta keinginan untuk ‘berbuat baik’ merupakan hal yang diinginkan konsumen untuk dapat dicerminkan oleh merek pilihan mereka. Oleh karena itu, pelaku UMKM perlu fokus untuk memperkuat daya tarik lokal serta menekankan peran positif usaha di dalam masyarakat agar produk serta penawaran lainnya dapat lebih menonjol di pasar.

  1. Masa Depan Kerja Remote

Jumlah pekerja jarak jauh (remote) di seluruh dunia meningkat tajam pada tahun 2020. Faktanya, bekerja dari rumah telah menjadi cara baru dalam melakukan sebuah pekerjaan di masa mendatang. Pelaku usaha mungkin perlu berinvestasi dalam teknologi tambahan dan solusi perangkat lunak untuk memastikan bahwa karyawan dapat bekerja dengan nyaman tanpa harus ke kantor.

Tahun 2021 harus menjadi tahun di mana pelaku UMKM mulai memperkuat keamanan siber mereka. Patrick menyarankan, “UMKM harus mulai melihat perlindungan jaringan, komputer, program, serta data yang ada melalui lensa bisnis perusahaan. Setiap bisnis akan selalu menjadi sasaran para peretas karena Anda memiliki akses ke uang dan data, yang merupakan dua hal utama yang diinginkan peretas terlepas dari banyak atau sedikitnya uang atau data yang Anda miliki. ”

  1. Kemajuan E-commerce

Berdasarkan survei UNCTAD, pandemi telah mendorong tren pertumbuhan platform e-commerce dengan adanya perubahan dalam komposisi penjualan lebih dari 65 persen. Survei tersebut menegaskan bahwa lebih banyak konsumen yang mengakses platform online untuk mencari produk penting seperti: bahan makanan, produk farmasi, produk kesehatan dan kebersihan, pengiriman restoran, dan layanan keuangan.

Dengan begitu, beralih ke dunia digital tidak hanya menjadi sebuah gagasan yang bagus melainkan sebuah proses penting dalam perkembangan setiap bisnis. Pelaku UMKM harus menyadari bahwa platform e-commerce dapat menjadi alternatif saluran lain yang dapat dimanfaatkan untuk mendiversifikasi produk Anda.