Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengembangkan empat pilar literasi untuk mendukung percepatan transformasi digital. Termasuk di dalamnya keseimbangan dalam pemanfaatan ruang digital khusus untuk anak-anak Indonesia.

“Transformasi digital adalah bagaimana kita meng-embrace atau memasukkan ruang digital ini menjadi bagian dari pada realitas dan bukan menggantikan, sehingga menjadi balance,” kata Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika, Semuel A. Pangerapan, dikutip dari situs web Kominfo, Minggu (17/1/2021).

Semuel mengatakan ada kesalahpahaman terkait dengan transformasi digital yang seolah-olah berpindah tempat dari ruang physical ke ruang digital. Perlu suatu keseimbangan dan kita perlu mengaturnya dari awal secara ketat bagaimana anak-anak itu disiplin dalam memanfaatkan ruang digital ini supaya tidak berlebihan dan akhirnya terbawa dengan arus ruang digital yang terlalu dalam sehingga melupakan ruang fisik.

Datangnya pandemi ini, menurut Dirjen Aptika Kementerian Kominfo, berdampak pada percepatan transformasi digital. Saat ini sudah ada 196 juta masyarakat yang sudah terkoneksi dengan internet atau 73 persen, tapi masih ada juga masyarakat yang belum mengakses internet dengan layak.

Hal itu lah yang kini tengah diupayakan Kementerian Kominfo agar internet bisa diakses masyarakat Indonesia di mana pun berada, seperti yang telah diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo. Selain menyiapkan BTS, Kementerian Kominfo juga tengah menyiapkan satelit yang akan diluncurkan pada akhir 2022. Selain fokus terhadap transformasi digital, Kementerian Kominfo juga terus melakukan literasi digital, salah satunya dampak teknologi digital terhadap anak-anak.

“Dampak-dampak ini terjadi karena tidak memahami apa itu ruang digital dan bagaimana kita menjalani atau beraktivitas di ruang digital,” ujar Semuel.

Menurut Dirjen Aptika, digital skill masyarakat perlu ditingkatkan. Sebagai pilar literasi untuk mendukung transformasi digital, hal itu penting untuk mengenai dan memahami perangkat teknologi informasi. Kemampuan individu dalam mengetahui, memahami menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari.

Selain pengembangan digital skill, menurut Semuel, tiga pilar lain yang dibangun adalah digital culture, digital ethics dan digital safety. Digital culture adalah bentuk aktivitas masyarakat di ruang digital yang harus tetap memiliki wawasan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila, dan kebhinekaan.

Sementara digital ethics adalah kemampuan menyadari mempertimbangkan dan mengembangkan tata kelola etika digital (netiquette) dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, Dirjen Aptika menyebut digital safety atau kemampuan masyarakat adalah kemampuan untuk mengenali, menerapkan, meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital. Empat hal tersebut tertuang dalam Roadmap Literasi Digital 2021-2024 yang sedang disusun oleh Kementerian Kominfo.

Memiliki usaha sendiri menjadi impian banyak anak muda generasi milenial. Hal ini terutama di kondisi pandemi COVID-19, yang menuntut anak muda “jaman now” untuk memperoleh penghasilan tambahan. Tren ini rupanya juga diikuti oleh generasi yang lebih muda yakni Gen Z yang lahir antara 1996 hingga 2016.

Namun, baik milenial maupun gen Z, mereka menghadapi masalah yang sama ketika mau memulai bisnis mereka. Banyak di antara mereka tidak mempunyai pengalaman, bingung dan ragu mengambil setiap keputusan penting dalam bisnis sehingga semakin lama untuk berkembang dan berjalan sampai ke tujuan yang diinginkan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, ada beberapa hal yang harus diingat oleh generasi milenial dan Gen Z sebelum memulai bisnis. Dikutip dari Kompas.com, berikut 3 hal utama tersebut.

  1. Tak Ada yang Instan

Seringkali untung besar di awal bisnis jadi impian banyak pebisnis pemula. Padahal, dalam berbisnis, ada proses yang harus dilalui. Orang yang saat ini terlihat sukses dalam bisnisnya, tentu mereka sudah melewati berbagai proses dengan penuh kesabaran.

Jadi, jangan membayangkan keuntungan instan saat baru memulai bisnis. Justru yang terpenting adalah kelangsungan bisnis itu sendiri agar bisa bertahan di jangka panjang.

  1. Jangan Takut Gagal

Bagi pebisnis pemula, kegagalan seringkali jadi hal menakutkan yang selalu ingin dihindari. Padahal, kegagalan bisnis bisa jadi pelajaran untuk memulai bisnis yang baru agar tidak terjerumus di kegagalan yang sama. Mencoba segala hal walapun kebanyakan gagalnya, dan satu hal yang terpenting hati nurani tidak boleh tumpul, harus selalu diasah.

  1. Disiplin

Menyeimbangkan antara hasrat dan target jangka panjang dalam berbisnis memang bukan hal mudah. Banyak pebisnis pemula yang “menghalalkan” segala cara untuk memperoleh pendapatan instan. Padahal, justru kondisi itu yang seringkali merusak bisnis dan membuatnya tak berumur panjang.

Butuh kedisiplinan dan kesabaran, agar hasrat jangka pendek tidak sampai merusak target atau rencana jangka panjang dari bisnis yang sedang dirintis. Nikmati semua proses yang ada, baik proses baik ataupun buruk, keduanya itu bermanfaat bagi kita di masa yang akan datang.

Bank Indonesia (BI) menargetkan pada tahun 2021 ini ada 12 juta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang akan terhubung dengan alat pembayaran QR Code Indonesian Standard (QRIS). Hal ini disampaikan Gubernur BI, Perry Warjiyo dalam peluncuran Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang digelar secara daring dan luring dari Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, awal pekan lalu.

“Pada tahun lalu kami telah sambungkan 5,8 juta merchant secara nasional dan hampir semuanya UMKM. Mari tahun ini kita tingkatkan dua kali lipat jadi 12 juta (merchant) UMKM tersambung secara nasional dengan QRIS,” kata Perry Warjiyo.

Dengan terhubung QRIS, BI menyebut UMKM akan mulai masuk dalam ekosistem digitalisasi yang memungkinkan adanya transaksi tanpa tatap muka sehingga pembayaran bisa berlangsung cepat, mudah, aman, dan andal.

“Saya yakin melalui digitalisasi, UMKM kita akan naik kelas, go digital, go export, dan jadi daya dukung ekonomi kita,” katanya.

Perry mengatakan Bank Indonesia mendukung penuh Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia di antaranya ikut mengkampanyekan gerakan tersebut di setiap acara yang digelar baik di dalam maupun luar negeri. Selain itu BI yang memiliki 1.200 UMKM binaan di seluruh Indonesia yang ditampilkan dalam pameran Karya Kreatif Indonesia. BI juga turut memamerkan UMKM di acara-acara internasional, termasuk di 70 kegiatan yang digelar lembaga tersebut.

“Melalui gerakan kita untuk tingkatkan kualitas produksi, kemampuan akses pembayaran dan promosikan UMKM kita, InsyaAllah UMKM akan mendukung pertumbuhan ekonomi kita menjadi pilar yang kuat untuk mendukung ekonomi kita yang berkelanjutan,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman dan Investasi mengatakan ada 6,1 juta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ditargetkan masuk platform ekosistem digital (on boarding) setiap tahunnya hingga 2023. Dengan demikian maka pada akhir 2023, diharapkan ada 30 juta UMKM on boarding.

“Dari target yang ditetapkan Bapak Presiden pada 14 Mei 2020 yaitu 2 juta UMKM/IKM on boarding, kita mampu mencapai 3,7 juta unit UMKM, sehingga total ada 11,7 juta UMKM. Selanjutnya, mulai 2021-2023 ditargetkan 6,1 juta UMKM on boarding setiap tahun sehingga mencapai 30 juta UMKM pada akhir 2023,” kata Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dalam peluncuran Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia 2021, dikutip dari ANTARA.

Menko Luhut mengatakan UMKM merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia karena jumlah UMKM sendiri mencapai 64 juta di seluruh Indonesia. Ia juga mengingatkan agar semua pihak bisa bekerja sama. Menko Luhut meminta semua pihak bahu membahu menolong UMKM agar mereka bisa terus menciptakan produk bermutu yang bernilai tinggi.

“Untuk itu saya imbau seluruh daerah, seluruh pemangku kepentingan, mari kita sekali lagi bersatu untuk meningkatkan kualitas dan penjualan produk lokal Indonesia,” unjar Menko Luhut.

Luhut bahkan mengimbau para pejabat negara untuk menjadi brand ambassador (duta) produk lokal Indonesia dengan membeli dan menggunakan produk lokal. Ia menambahkan jika ada gubernur atau kepala daerah yang punya masalah atau perlu berkonsultasi soal kampanye tersebut, pihaknya membuka pintu seluas-luasnya untuk menerima masukan.

“Saya mohon bila ada teman-teman gubernur yang ada masalah dengan konteks ini, jangan ragu-ragu, langsung telepon kita apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita lakukan, untuk mencapai mimpi kita tadi,” pungkas Menko Luhut.

Para pemilik bisnis kecil memiliki banyak tanggung jawab yang harus dipegang, untuk menjaga agar perusahaan berjalan secara efisien. Salah satunya adalah memastikan memiliki langkah-langkah keamanan yang memadai untuk melindungi data organisasi dan karyawan dari penipuan.

Sayangnya, penipuan online semakin merajalela. Tidak hanya perusahaan besar yang memiliki risiko yang sangat tinggi, bisnis kecil tidak dikecualikan dari penipuan. Itulah mengapa melindungi bisnis kecil dari penipuan menjadi lebih penting daripada sebelumnya.

Berikut adalah tiga langkah yang dapat Anda ikuti untuk meningkatkan keamanan dan mencegah penipu, dikutip dari Bisnis.com.

  1. Perbanyak Pengetahuan Tentang Potensi dan Risiko Penipuan

Pengetahuan adalah kekuatan. Dengan mengingat hal ini, langkah pertama dalam melindungi bisnis kecil Anda dari penipuan adalah mengetahui jenis penipuan apa yang mungkin menargetkan perusahaan Anda. Beberapa skenario penipuan bisnis kecil yang paling umum termasuk penipuan penggajian, pencurian uang tunai, perbankan online, dan faktur palsu. Penting juga untuk meneliti konsekuensi mengerikan skema semacam itu terhadap bisnis kecil Anda.

Dalam banyak hal, aktivitas penipuan memiliki kapasitas untuk menghancurkan bisnis Anda. Kerugian finansial sering kali signifikan, tingkat kepercayaan mitra dan klien dalam organisasi Anda cenderung anjlok, dan reputasi keseluruhan perusahaan Anda dapat ternoda secara signifikan.

  1. Berikan Edukasi Risiko Penipuan Kepada Pekerja

Dalam hal mempertahankan organisasi Anda dari penipuan, pekerja Anda juga perlu diberi tahu dan dilibatkan dalam proses itu. Pastikan untuk mengadakan sesi pelatihan reguler tentang ancaman keamanan umum (baik online maupun offline) serta teknik pencegahan yang dapat mereka terapkan. Pastikan semua pekerja (baik baru maupun berpengalaman) sangat memahami kebijakan perusahaan seputar penggunaan dan penanganan data rahasia, seperti data keuangan, informasi karyawan, dan informasi klien.

Kegagalan untuk melakukannya dapat menyebabkan kesenjangan yang mahal dalam pengetahuan karyawan. Misalnya, jika anggota staf tidak mengetahui seperti apa penipuan phishing, mereka akan jauh lebih mungkin untuk jatuh cinta dan membahayakan data sensitif.

  1. Integrasikan Sistem Manajemen Penipuan

Pada akhirnya, membangun sistem manajemen penipuan perusahaan yang efektif adalah hal terbaik yang dapat Anda lakukan untuk melindungi bisnis kecil Anda dari penipuan. Manajemen penipuan perusahaan (Enterprise fraud management /EFM) mengacu pada penyaringan waktu nyata dari aktivitas transaksi di beberapa pengguna, akun, proses, dan saluran perusahaan, untuk pada akhirnya mengidentifikasi dan mencegah penipuan dalam bisnis.

Saat memilih sistem manajemen penipuan untuk bisnis Anda, ada beberapa kriteria yang harus Anda pertimbangkan. Cari program yang akan menawarkan integrasi tanpa batas, analisis dan hasil waktu nyata, dan sesuai dengan anggaran Anda.

Di era ketika penipuan online menjadi lebih umum, mempertahankan data perusahaan Anda perlu menjadi prioritas utama. Dengan mendidik diri sendiri dan pekerja tentang jenis penipuan yang harus diwaspadai serta tindakan pencegahan dan perlindungan, Anda akan mempersenjatai diri dengan pengetahuan yang diperlukan untuk memperkuat keamanan Anda secara keseluruhan.

Selain itu, mengintegrasikan sistem manajemen penipuan yang efektif akan memberi Anda ketenangan pikiran yang layak Anda dapatkan karena mengetahui data Anda aman dari penipu.

Perlindungan terhadap konsumen platform dagang elektronik di tanah air dinilai masih jauh dari kata memadai. Padahal, Indonesia merupakan pasar yang potensial untuk perkembangan industri ini. Menurut studi yang dilakukan oleh Google, Temasek, dan Bain (2020), pertumbuhan akumulasi nilai pembelian melalui platform digital di Indonesia merupakan yang tertinggi di ASEAN, setara dengan Vietnam.

Transaksi e-commerce di Indonesia meningkat dua kali lipat sejak pandemi COVID-19 dimulai, yaitu sebesar US$32 Miliar atau meningkat 54 persen dari angka di tahun 2019. Menurut Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Siti Alifah Dina, terdapat beberapa persoalan yang berpotensi menghambat pertumbuhan dagang-el di Indonesia. Pertama, adalah belum adanya regulasi mengenai perlindungan data pribadi.

Oleh karena itu, disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi sangat mendesak sebagai bentuk perlindungan kepada konsumen e-commerce. Penggunaan data pribadi dalam penyedia layanan e-commerce tidak jarang disalahgunakan dan diakses untuk kepentingan di luar transaksi yang penyedia platform lakukan.

“Dalam beberapa kasus yang berkaitan dengan perusahaan financial technology (fintech), data konsumen disebarluaskan dan diperjualbelikan tanpa seizin konsumen,” kata Dina melalui keterangan tertulis, dikutip dari Bisnis.

Dina menyatakan, RUU ini idealnya mengatur hak dan kewajiban antara penyedia layanan dengan konsumen untuk memperjelas tujuan penggunaan data pribadi dan data apa saja yang boleh diakses oleh penyedia layanan yang berhubungan dengan transaksi tersebut. Sayangnya hingga saat ini RUU masih dalam proses pembahasan yang mengacu kepada daftar inventarisasi masalah.

”Permasalahan selanjutnya adalah awareness di masyarakat dan juga upaya pemerintah yang masih minim. Masyarakat sebagai konsumen belum sepenuhnya paham urgensi dari perlindungan data pribadi dan hak-hak mereka sebagai konsumen. Upaya-upaya pemerintah juga perlu ditingkatkan supaya bisa mendorong terciptanya kebijakan-kebijakan yang mengedepankan prinsip perlindungan data pribadi konsumen,” tutur Dina.

Dina menambahkan sebenarnya Indonesia saat ini sudah memiliki Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). PP ini merupakan turunan dari UU Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan amandemen dari UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

PP ini sudah mengatur beberapa hal, di antaranya adalah mengenai larangan untuk membagikan dan menggunakan data konsumen ke pihak ketiga dan aturan mengenai data apa saja yang boleh digunakan oleh penyedia layanan e-commerce. Kewajiban penyedia layanan e-commerce untuk melaporkan data kepada Badan Pusat Statistik juga turut termasuk di dalam PP ini. Belum ada parameter yang jelas untuk mengukur sejauh mana kinerja para penyedia layanan e-commerce dalam mematuhi regulasi yang berlaku.

“Tentunya, parameter lebih rinci tertuang dalam beberapa peraturan kementerian yang dimandatkan dalam PP tersebut, seperti misalnya Peraturan Kementerian Perdagangan No. 50/2020. Namun, perlu adanya konsolidasi antar lembaga pemerintah dalam menangani perlindungan konsumen,” ungkapnya.

Lembaga pemerintah yang saling terkait idealnya bersinergi dalam merumuskan aturan-aturan perlindungan terhadap para konsumen e-commerce. Konsolidasi juga sebaiknya melibatkan bisnis, asosiasi, dan akademisi. Dengan ini, diharapkan juga beberapa aspek perlindungan konsumen online yang masih luput di PP tersebut dapat diakomodasi seperti misalnya model bisnis dropshipping.

Parameter ini juga dibutuhkan untuk pemetaan lebih lanjut mengenai penyedia layanan. Selanjutnya, Dina menekankan pentingnya edukasi dan sosialisasi terus menerus kepada masyarakat mengenai data pribadi dan urgensi untuk melindunginya. Edukasi dan sosialisasi diharapkan bisa membuat masyarakat menjadi semakin kritis saat bertransaksi melalui platform digital.

Kebiasaan baru bekerja dari rumah atau work from home (WFH) tidak luput dari incaran para peretas untuk mencuri informasi. WFH populer sejak pandemi virus corona, karyawan di berbagai sektor industri diminta untuk bekerja dari rumah demi mengurangi penyebaran virus corona. Perusahaan keamanan komputasi awan Trend Micro, dalam laporan “Turning The Tide”, memprediksi kejahatan siber tahun 2021 ini menargetkan rumah untuk mencuri data.

“Saat mulai memasuki dunia pasca pandemi, tren kerja jarak jauh kemungkinan akan tetap digunakan di banyak organisasi. Kami memprediksi serangan yang menargetkan data dan jaringan perusahaan akan lebih agresif,” kata Country Manager Trend Micro Indonesia, Laksana Budiwiyono dikutip dari ANTARA.

Keamanan jaringan di rumah berbeda dengan jaringan perkantoran, yang umumnya diproteksi tinggi oleh tim teknologi informasi (TI). Peretas sebenarnya berusaha mencuri data-data perusahaan, namun, seiring dengan popularitas WFH, target serangan beralih ke jaringan karyawan di rumah, tidak lagi menyerang langsung ke perusahaan.

Semakin tinggi jabatan seseorang dalam suatu perusahaan, semakin tinggi pula risiko dia mengalami serangan siber. Tapi, bukan hanya pejabat yang berisiko menjadi target, para karyawan yang memegang data perusahaan, seperti bidang sumber daya manusia (SDM) juga berisiko. Untuk itu, Laksana menyarankan tim TI perusahaan perlu melindungi para karyawan yang bekerja dari rumah, misalnya memberikan VPN agar bisa tersambung ke jaringan yang aman.

Perusahaan juga perlu meningkatkan kontrol terhadap keamanan mereka dan menggunakan prinsip “zero trust”, mencurigai aktivitas yang tidak lazim. Berkaitan dengan maraknya penggunaan aplikasi di masa pandemi, Trend Micro juga menyoroti API, yang bisa menjadi titik masuk ke jaringan perusahaan jika tidak dilindungi dengan baik.

API yang terekspos akan menjadi pintu masuk untuk mengakses data, kode sumber dan layanan back-end. Laksana melihat peretas cepat beraksi begitu menemukan celah keamanan baru. Selain mengenai WFH, pandemi COVID-19 juga dimanfaatkan peretas untuk melancarkan serangan siber. Salah satu hal yang banyak ditemui adalah menggunakan kata kunci “COVID-19” atau informasi yang berhubungan dengan virus corona, misalnya melalui email.

Begitu email dibuka, perangkat akan disusupi malware. Trend Micro melihat serangan siber juga menargetkan sektor kesehatan dan pemerintahan karena saat ini memegang data-data penting. Serangan siber juga membayangi sistem cloud, seperti pembajakan, kesalahan konfigurasi sampai mengambil alih server. Laksana berpendapat selain memperkuat perlindungan selama WFH, karyawan juga perlu diberi pemahaman mengenai cara menjaga keamanan ketika bekerja dari rumah.

Perusahaan telekomunikasi, Ericsson beberapa hari yang lalu membagikan sejumlah highlight dari Ericsson Mobility Report terbarunya. Laporan ini berisikan berbagai proyeksi dan analisis dari aneka tren terkini pada industri seluler. Studi tersebut menggunakan data dari berbagai sumber, baik dari pihak lain maupun dari Ericsson.

Salah satu pembahasan yang menarik ialah prediksi Ericsson terkait 5G yang dinilai secara global berkembang dengan cepat. Perkembangan 5G tersebut lebih cepat dari 4G pada awalnya dulu. Selain itu, kemampuan 5G yang lebih tinggi dari 4G, memungkinkan 5G menghadirkan aneka model penggunaan baru, seperti yang InfoKomputer sampaikan di sini. Alhasil, Ericsson meyakini 5G bisa membantu operator telekomunikasi seluler untuk meningkatkan pendapatannya.

“Tahun ini kita mulai melihat bahwa 5G benar-benar mulai dibangun di berbagai belahan dunia. Dan Anda tahu, kami memperkirakan pada akhir tahun ini, 1 miliar orang akan memiliki akses terhadap 5G, dalam suatu cara maupun lainnya,” ujar Jerry Soper, Head of Ericsson Indonesia dikutip dari InfoKomputer.

Menurut laporannya, hari ini sekitar 15 persen penduduk dunia bisa mengakses 5G dan pada 2026 hal itu akan meningkat menjadi 60 persen. Tak hanya pertumbuhan cakupan alias coverage 5G yang cepat, Ericsson juga memperkirakan pertumbuhan pelanggan 5G yang cepat.

Berdasarkan Ericsson Mobility Report November 2020 itu, Ericsson meyakini bahwa pada akhir tahun 2020 akan terdapat sebanyak 220 juta akun yang berlangganan 5G. Ericsson pun memprediksikan jumlah tersebut akan meningkat menjadi 3,5 miliar pada 2026. Pertumbuhan akun yang berlangganan ini lebih pesat dibandingkan 4G pada awalnya dulu. Sebagai perbandingan, berdasarkan perkiraan Ericsson, 5G akan beroleh jumlah akun yang berlangganan sebanyak 500 juta dalam waktu sekitar setengahnya 4G.

Begitu pula dengan jumlah data yang lalu lalang. Menurut Ericsson Mobility Report yang baru dirilis tersebut, pada 2020, 5G menghantarakan sebanyak 3,8 persen dari keseluruhan data seluler global. Namun, pada 2026, porsi tersebut dipercaya akan meningkat menjadi sekitar 54 persen. Dengan kata lain, pada 2026, 5G akan menghantarkan lebih banyak data dari 4G dan menjadi yang utama. Adapun jumlah data global secara keseluruhan adalah 51 EB pada 2020 dan diyakini meningkat menjadi 226 EB pada 2026. Video sendiri tetap menjadi porsi terbesar dengan 66 persen pada 2020 dan diprediksi menjadi 77 persen pada 2026.

Sementara, untuk potensi pendapatan operator telekomunikasi seluler, Ericsson memperkirakan terdapat pasar 5G sehubungan consumer secara global dengan nilai kumulatif, dari 2021 sampai 2030, sebesar 3,7 triliun USD untuk para operator telekomunikasi seluler. Menurut GSMA, Besarnya pendapatan dari seluler secara global untuk industri telekomunikasi pada 2019 memang adalah 1,03 triliun USD. Namun, nilai tersebut adalah nilai keseluruhan, bukan hanya consumer, dan pertumbuhannya per tahunnya hanya sekitar 1 persen sampai 2025 alias bisa dibilang stagnan. Berbeda dengan pasar 5G bersangkutan yang hanya sebesar 14 miliar USD pada 2020, diprediksikan menjadi 324 miliar USD pada 2025, dan diperkirakan menjadi 712 miliar USD pada 2030.

Dari sisi ARPU (average revenue per user) yang diperoleh operator telekomunikasi seluler, Ericsson juga meyakini 5G bisa meningkatkan ARPU dibandingkan 4G meskipun ketika nanti 5G sudah jamak — sewajarnya harga berlangganan 5G sudah turun, tidak seperti sekarang yang masih premium. Ericsson pun memercayai peningkatan ARPU yang ditawarkan 5G akan lebih tinggi bila operator telekomunikasi seluler menempuh strategi proaktif. Dengan strategi proaktif yang menawarkan berbagai layanan baru, 5G bisa menawarkan ARPU sebesar 9,61 USD pada 2030, lebih tinggi 34 persen dari strategi pasif yang menawarkan hanya suara dan data yang telah menjadi komoditas. Perkiraan Ericsson akan ARPU yang ditawarkan 5G dengan strategi proaktif itu lebih tinggi dari ARPU yang ditawarkan 4G saat ini yang sekitar 7 USD dan dipercaya akan terus turun.

Selain itu, Ericsson menemukan bahwa sekitar 50 persen operator telekomunikasi seluler yang pertama kali menawarkan 5G di suatu area berhasil meningkatkan pangsa pasarnya. Keuntungan first mover ini juga berlaku tatkala 3G dan 4G dahulu, tetapi porsinya lebih kecil alias tidak sampai 50 persen. Hal tersebut menegaskan pentingnya operator telekomunikasi seluler untuk secepatnya menawarkan 5G, apalagi seiring waktu para pelanggan seluler tentunya akan beralih ke 5G.

Adapun untuk potensi pendapatan operator telekomunikasi seluler dari bisnis alias non-consumer, Ericsson spesifik membagikan perkiraannya untuk Indonesia. Menurut studi Ericsson, terdapat pasar 5G sehubungan bisnis sebesar 8,2 miliar USD untuk para operator telekomunikasi seluler di tanah air pada 2030. Industri manufaktur dipercaya akan menjadi penyumbang terbesar dengan 1,77 miliar USD, diikuti oleh industri sehubungan energi dan utility dengan 1,43 miliar USD. Agar potensi ini bisa terealisasi, langkah awalnya tentu saja alokasi spektrum frekuensi 5G oleh Pemerintah Indonesia. Sesuatu yang sampai sekarang masih dipersiapkan.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS) sepanjang tahun 2020 mencapai 1.519.551 NIB, di mana pengajuan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mendominasi sebesar 81 persen atau 1.229.417 NIB.

Juru Bicara BKPM Tina Talisa dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, mengatakan, berdasarkan data tersebut, BKPM akan terus mendorong kemudahan berusaha bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang merupakan investor terbanyak di Indonesia.

“Seperti yang diarahkan oleh Bapak Presiden, BKPM diberi tanggung jawab dalam mengurus investasi di sektor riil (kecuali hulu migas dan jasa keuangan) dan UMKM. Angka 81 persen NIB Mikro Kecil yang diterbitkan oleh BKPM melalui OSS merupakan sebuah sinyal yang sangat positif. Kegigihan para pelaku UMKM menunjukkan bahwa memang merekalah investor pahlawan ekonomi,” kata Tina dikutip dari ANTARA.

Tina menuturkan upaya mendukung kemudahan berusaha bagi UMKM juga sejalan dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Dalam pasal 13 pada Bagian Kelima tentang Penyederhanaan Persyaratan Investasi Pada Sektor Tertentu di mana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, pemberdayaan dan perlindungan bagi koperasi dan UMKM dalam penanaman modal berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

UU Cipta Kerja mengatur perizinan berusaha dengan berbasis risiko, di mana ke depan, usaha dibagi menjadi tiga kategori yaitu risiko rendah, risiko sedang, dan risiko tinggi. Seluruh proses perizinan berusaha akan terpusat secara elektronik melalui Online Single Submission (OSS) untuk memberikan kemudahan, kecepatan, kepastian, dan transparansi bagi pelaku usaha.

“Kita tahu bahwa UU CK ini merupakan terobosan regulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk meningkatkan daya saing Indonesia. Di dalamnya juga diatur bagaimana pemerintah memberikan kemudahan, perlindungan, dan penguatan UMKM. Nanti setelah OSS yang baru diterapkan, usaha dengan risiko rendah hanya perlu NIB, tidak perlu izin,” jelas Tina.

Berdasarkan data dari Pusat Komando Operasi dan Pengawalan Investasi (Pusat KOPI) BKPM, selama periode Januari-Desember tahun 2020 tercatat sebanyak 1.670.685 IU (Izin Usaha).

Sementara Izin Operasional/Komersial (IOK) yang diterbitkan mencapai 221.275 IOK. Ada pun pengajuan IOK tersebut didominasi oleh Perdagangan yaitu sebanyak 31.431 IOK, diikuti oleh Kesehatan 21.816 IOK, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 14.565 IOK, Perhubungan 12.446 IOK, serta Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 10.689 IOK.

Kementerian Kominfo mengumumkan sedang menyiapkan perubahan atas Peraturan Menteri Kominfo No 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi. Aturan itu juga memuat sejumlah ketentuan baru salah satunya mengenai SMS blast.

Dikutip dari CNBC, aturan tersebut akan memuat ketentuan baru pelaksanaan SMS Blast untuk keperluan pemerintah. Selain itu ada lima ketentuan baru lagi dalam Permen tersebut. Misalnya pengaturan jasa telekomunikasi baru. Menurut pihak Kominfo, ini karena ada pereknbangan teknologi serta inovasi yang banyak diminta oleh para pelaku usaha, dikutip dari laman resmi Kominfo, Senin (4/1/2021).

Selain itu juga ada ketentuan mengenai Voice Over IP atau VoIP dari luar negeri untuk menghindari seperti penipuan dan pengalihan trafik. Adapula mengenai penjualan konten digital oleh operator seluler lewat mekanisme pemotongan pulsa. Permen ini juga akan memuat ketentuan kewajiban pengenalan BHP terhadap penyelenggaraan layanan call center dan terakhir mengenai pelaksanaan pusat monitoring telekomunikasi dan pengumuman hasil monitoring kualitas layanan.

Menurut pihak Kominfo, Rancangan Permen ini dibuat untuk menyelesaikan sejumlah ketentuan yang telah ada di Permen Kominfo No 13 Tahun 2019 dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta peraturan pelaksanaannya yang sampai saat ini sedang disusun.

“Berdasarkan analisis Risk Based Approach (RBA) yang telah dilakukan dalam penyusunan RPP NSPK Perizinan Berusaha sebagai pelaksanaan dari UU CK, perlu dilakukan penyesuaian istilah dan proses perizinan,” kata pihak Kominfo.

Kominfo menyebutkan dari hasil analisis menunjukan sejumlah perizinan berusaha sektor jasa telekomunikasi tidak diharuskan dibuat dengan Izin Penyelenggaraan. Namun sudah cukup dengan pemenuhan standard dan juga Nomor Indusk Berusaha.

RPM ini juga dilengkapi dengan rancangan Peraturan Dirjen PPI sebagai ketentuan teknis dari PM Jasa Telekomunikasi. Isinya mengenai ketentuan penyelenggaraan kategori layanan jasa, parameter standard kualitas layanan dan metode evaluasi atau monitoring penyelenggaraannya.