Mengurus lisensi atau mendaftarkan merek merupakan hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh UMKM sebelum melakukan atau memulai sebuah bisnis. Hal ini diungkapkan Ketua Asosiasi Lisensi Indonesia (Asensi) sekaligus Ketua Pengembangan Resto Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Susanty Widjaya.

Pasalnya, pendaftaran tersebut memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha, terutama pelaku usaha UMKM agar merek dagang mereka terlindungi atau tidak digunakan pihak lain.

“Selain itu, pendaftaran merek juga memberi kepercayaan lebih oleh konsumen terhadap merek atau produk yang dilisensikan. Jadi, lisensi merek atau produk baru dapat dilakukan apabila merek para pelaku usaha tersebut tentunya sudah didaftarkan,” ujarnya dikutip dari Kompas.com.

Menurutnya, bisnis lisensi itu sebenarnya sudah berkembang cukup lama di Indonesia. Hanya saja penggunaan kata bisnis lisensi masih banyak yang awam dan kurang memahaminya dengan baik dan benar. Dia menyayangkan banyak produk dengan lisensi merek dari luar negeri seperti Jepang dan Korea yang mendominasi di Indonesia.

“Sebenarnya, banyak produk-produk dengan lisensi merek dan lisensi karya cipta seperti karakter yang berhasil di Indonesia. Namun sangat disayangkan banyak karakter luar negeri yang mendominasi seperti dari Amerika,” ungkapnya.

Menurut Susanty, hukum yang mengatur lisensi masih kurang memadai dan kurang diperhatikan di Tanah Air. Apalagi jika sudah mengenai enforcement-nya.

“Lihat saja berapa banyak terjadi pembajakan atau pemalsuan yang melibatkan kasus lisensi HKI, tetapi tidak diambil tindakan yang tegas terhadap pelakunya. Di produk-produk pakaian atau apparel, tas, sepatu, sandal, asesoris anak dan lainnya banyak merek-merek atau karakter-karakter terkenal ditiru dan lainnya tidak diambil tindakan,” kata dia.

Oleh sebab itu, Asensi melakukan edukasi dan sosialisasi untuk membantu memberikan pengertian ke pelaku usaha tentang bisnis lisensi. Termasuk HKI yang membahas hak merek, hak paten, hak cipta, dan serba-serbi bisnis lisensi.

Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tetap optimistis meski di tengah tantangan pemulihan ekonomi usai terkontraksi karena pandemi. Hal ini terungkap dalam Hasil Survei Aktivitas Bisnis UMKM BRI. Pada kuartal IV 2020, yang mengindikasikan kegiatan usaha UMKM sedikit menurun dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. BRI Micro & SME Index (BMSI) turun dari 84,2 pada kuartal III menjadi 81,5 pada kuartal IV 2020.

Walaupun begitu, pelaku UMKM masih tetap optimistis menyongsong kuartal I 2021 yang ditunjukkan oleh ekspektasi BMSI yang tetap di atas ambang batas 100.

“Walaupun BMSI mengalami penurunan, optimisme pelaku UMKM tetap terjaga, tercermin pada indeks ekspektasinya. Indeks ekspektasi BMSI tercatat di atas 100 yaitu 105,4 pada kuartal IV 2020. Ini menunjukkan mayoritas pelaku UMKM masih optimis aktivitas usahanya akan semakin membaik pada kuartal I 2021,” kata Direktur Utama BRI Sunarso saat jumpa pers di Jakarta, Kamis (18/2/2021) dikutip dari ANTARA.

Jika dibandingkan kuartal III-2020, ekspektasi BMSI kuartal IV-2020 sedikit lebih rendah. Hal itu berarti optimisme pelaku UMKM menyambut kuartal I 2021 tidak setinggi optimisme saat menyongsong kuartal IV-2020. Penyebab utamanya adalah masih meningkatnya tren kasus baru COVID-19, kemudian diikuti pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali.

Penurunan BMSI sendiri sejalan dengan penurunan PDB sebesar 0,42 persen dari kuartal III ke kuartal IV 2020. Penurunan ini disebabkan tiga faktor, yaitu dampak pengetatan aktivitas sosial dan mobilitas masyarakat, faktor musiman, dan cuaca yang mengganggu produksi UMKM. Kebijakan PSBB ketat pada akhir kuartal III 2020, yang diikuti pengurangan hari libur Natal dan Tahun Baru 2020 membuat banyak konsumen membatalkan rencana liburan dan belanja akhir tahunnya, yang selanjutnya menekan kinerja bisnis UMKM.

Komponen BMSI yang mencatat penurunan yang terbesar adalah volume produksi dan nilai penjualan. Sehingga, volume persediaan barang input, barang jadi, serta penggunaan tenaga kerja juga lebih rendah dari kuartal sebelumnya. Jika dilihat BMSI sektoral, hampir semua sektor mengalami penurunan, kecuali sektor industri pengolahan. Penurunan tertinggi terjadi pada sektor hotel dan restoran.

“Penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat untuk aktivitas perjalanan, serta pemangkasan hari libur akhir tahun membuat banyak konsumen membatalkan rencana perjalanan wisata dan belanjanya. Hal ini menyebabkan banyak usaha perhotelan, transportasi, dan perdagangan mengalami penurunan pendapatan. Di sisi lain, penurunan BMSI sektor pertanian berhubungan dengan awal musim tanam, sehingga produksi pertanian, khususnya tanaman bahan makan mengalami penurunan,” ujar Sunarso.

Lebih lanjut, level BMSI sektor pertambangan dan konstruksi juga lebih rendah dari kuartal sebelumnya, karena tingginya curah hujan yang menganggu aktivitas konstruksi (perumahan) dan kegiatan produksi pertambangan. Sebaliknya, BMSI sektor industri pengolahan meningkat, seiring dengan naiknya aktivitas usaha untuk mengantisipasi permintaan jelang perayaan Natal dan Tahun Baru.

Dalam survey kali ini BRI mendapatkan temuan menarik, meskipun penilaian pelaku UMKM terhadap perekonomian secara umum menurun, ternyata penilaian terhadap kinerja pemerintah masih tetap tinggi. Hal itu terlihat pada meningkatnya indeks kepercayaan pelaku usaha (IKP) UMKM kepada pemerintah pada kuartal IV 2020 ke level 136,3 dari level 126,8 di kuartal sebelumnya.

IKP di atas batas 100 menandakan bahwa pelaku UMKM percaya pada kemampuan pemerintah menjalankan tugas dan kewajibannya. Kenaikan komponen IKP kuartal IV-2020 tertinggi terjadi pada indikator keyakinan yang mengukur kemampuan pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pelaku UMKM tampaknya lebih yakin bahwa perekonomian akan kembali pulih apabila pandemi berhasil dikendalikan. Selain itu rencana pemerintah yang akan terus membantu pemulihan sektor UMKM melalui kelanjutan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 juga turut menambah keyakinan tersebut.

“Program restrukturisasi, subsidi bunga, dan pinjaman baru terbukti memberikan dampak positif terhadap kinerja usaha UMKM untuk bisa bertahan dan bangkit. Kemampuan debitur UMKM menjadi lebih baik dalam memenuhi kewajibannya membayar pokok dan bunga pinjaman,” kata Sunarso.

Survei Kegiatan Usaha dan Sentimen Bisnis UMKM Bank Rakyat Indonesia memiliki sampel sebanyak 5.000 responden perusahaan UMKM yang tersebar di semua sektor ekonomi dan di 33 provinsi. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode stratified systematic random sampling, sehingga dapat merepresentasikan sektor usaha, propinsi dan skala usaha. Survei ini dilakukan oleh BRI Research Institute pada 11 Januari – 3 Februari 2021. Wawancara dilakukan melalui telepon dengan pengawasan mutu yang ketat sehingga data yang terkumpul valid dan reliable.

Ketika Indonesia dilanda pandemi, mau tidak mau sektor Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) harus masuk ke platform digital agar bisnis mereka tetap bertahan. Sayangnya masih banyak pelaku UMKM yang berpendapat bahwa serangan siber hanya menyasar perusahaan besar.

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) diminta untuk memahami pentingnya memproteksi usaha mereka dari serangan siber demi keberlangsungan bisnis. Data Kaspersky Security Network menunjukkan ada 34.516.232 usaha serangan siber, dengan 4.341.000 menyasar bisnis pada 2020.

“Pandemi ini membuat semua jadi online. Pelaku bisnis kadang tidak menanggapi serius keamanan siber,” kata Territory Channel Manager Kaspersky Indonesia, Dony Koesmandarin, dalam jumpa pers virtual, Rabu (17/2/2021) dikutip dari ANTARA.

Sementara pada 2019, terdapat 2.870.000 serangan yang menyasar bisnis. Dengan demikian selama 2020 angka serangan naik sekitar 51 persen. Hal ini terjadi karena banyak orang yang mengandalkan aktivitas di dunia maya selama pandemi, termasuk untuk bekerja. Peretas melihat ini sebagai lahan untuk mengeksploitasi kerentanan.

Keamanan siber sangat berpengaruh terhadap operasional sebuah bisnis, bahkan bisa berpengaruh terhadap nilai transaksi. Jika infrastruktur keamanan tidak kuat, UMKM bisa mendapatkan kerugian misalnya transaksi batal karena situs terganggu.

Keamanan siber yang kuat bahkan tidak hanya berpengaruh terhadap transaksi, namun, juga reputasi bisnis UMKM. Ketika pengalaman belanja online tidak menyenangkan, terutama berkaitan dengan keamanan, pelanggan tentu merasa khawatir dan enggan berbelanja di sana. Selain keamanan siber kuat, penting juga bagi pelaku UMKM untuk memahami kebiasaan di internet, terutama soal tidak boleh sembarangan mengklik tautan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan industri teknologi finansial (fintech) penyelenggara layanan pinjam meminjam peer to peer lending (P2P lending) diwajibkan melapor mulai 1 April 2021. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi tindakan pencucian uang dan pendanaan terorisme atau APU PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme).

“Tahun ini juga per 1 April 2021, ada kewajiban pelaporan atau penerapan APU PPT di industri fintech atau P2P lending, itu tantangan juga, bagaimana industri ini tidak dijadikan media untuk pencucian uang, media untuk pendanaan teroris,” ujar Deputi Direktur Pengaturan, Penelitian, dan Pengembangan Fintech OJK, Munawar dalam diskusi virtual AdaKami, Rabu (17/2/2021) dikutip dari ANTARA.

Selain tantangan untuk memastikan lingkungan fintech aman bagi pengguna, OJK juga melihat COVID-19 masih menjadi tantangan. Sebab, menurut Munawar, COVID-19 sangat berpengaruh pada penyaluran di P2P lending. Penyaluran pinjaman di P2P lending sempat mengalami penurunan pada awal pandemi, tepatnya April dan Mei 2020, namun kembali pulih mulai Agustus.

“Artinya kita optimis ke depan, di bulan Januari, Februari dan seterusnya ini seiring dengan perekonomian nasional yang semakin membaik, maka industri P2P lending, pinjamannya juga semakin tinggi. Tentu saja kemudian tidak 100 persen bisa sama dengan tahun-tahun sebelumnya dari sisi deretan pertumbuhannya, tapi kita optimis bahwa ini terus bertambah penyalurannya atau terus tumbuh,” dia melanjutkan.

Bukan hanya soal pertumbuhan industri, menurut Munawar, peningkatan kualitas juga menjadi tantangan ke depan, salah satunya credit scoring. Data di OJK pinjaman yang berhasil dicollect, tingkat keberhasilan pengembalian itu masih 95,22 persen.

“Hal ini masih ada 4 persenan ini yang masih macet. Langkah ke depan supaya tingkat kemacetannya ini semakin ditekan,” ujarnya.

Terlepas dari tantangan yang dihadapi, industri fintech mengalami pertumbuhan di tengah tekanan pandemi COVID-19. Meski pertumbuhan tidak setinggi pada tahun-tahun sebelumnya, dari sisi penyaluran pinjaman pada 2020, industri fintech berhasil menyalurkan Rp74,41 triliun, artinya naik 26,47 persen year-on-year.

“Dari sisi pertumbuhannya memang menurun, tapi itu tentu saja pertumbuhan yang tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, atau pertumbuhan industri lainnya,” kata Munawar.

Sementara itu, dari sisi jumlah pengguna, hingga saat ini, Munawar mengatakan, terdapat 45 juta rekening pengguna dan 717 ribu rekening orang yang memberikan pinjaman atau lender. Dengan jumlah yang banyak dan diprediksi masih akan terus bertambah, OJK berharap kehadiran Fintech bisa memberikan pendanaan yang nantinya untuk turut membangun perekonomian nasional.

Selama masa pandemi COVID-19, usaha mikro kecil dan menengah ( UMKM) menjadi salah satu sektor yang terdampak cukup parah. Berdasarkan hasil Survei Kegiatan Usaha dan Sentimen Bisnis UMKM Tahun 2020 oleh BRI Micro and SME Index (BMSI), dikutip dari Kompas.com, sebanyak 84,7 persen UMKM di Indonesia mengalami penurunan penghasilan akibat pandemi.

Sementara itu, hanya sekitar 2,3 persen pelaku usaha yang mengalami pertumbuhan positif. Sebanyak 13 persen lainnya mengaku tidak mengalami kerugian dan keuntungan. Adapun kekurangan modal menjadi salah satu penyebab pelaku UMKM kesulitan menjalankan bisnis selama pandemi. Ini lantaran daya beli masyarakat menurun sehingga tidak ada perputaran transaksi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya guna memudahkan para pelaku usaha mendapatkan modal. Sebut saja kebijakan relaksasi pinjaman, restrukturisasi dan subsidi bunga kredit, serta bantuan langsung tunai (BLT).

Kendati demikian, pelaku usaha juga perlu mempertimbangkan cara lain untuk memperbesar kemungkinan mendapatkan pendanaan. Untuk mengetahui cara lain yang bisa dilakukan, simak penjelasan berikut.

  1. Jual Barang tidak Terpakai

Mulai dari yang terdekat, Anda bisa memanfaatkan barang tidak terpakai untuk mendapatkan modal usaha. Caranya, kumpulkan barang tidak terpakai dan masih layak digunakan. Kemudian, sortir barang-barang tersebut ke dalam kategori tertentu. Misalnya, kategori pakaian, alat elektronik, dan hiasan dinding.

Selanjutnya, Anda bisa menjual barang-barang tersebut di situs jual beli online atau bisa pula membuat garage sale. Dengan cara ini, selain mendapatkan tambahan modal berbisnis, Anda juga bisa mengurangi barang tak terpakai di rumah serta dapat pula dimanfaatkan sebagai peluang usaha lainnya.

  1. Menggandeng Investor

Cara lain yang bisa Anda lakukan untuk mendapatkan pendanaan adalah dengan menggandeng investor. Perlu dipahami, investor atau penanam modal tak melulu berasal dari kalangan businessman kelas atas. Anda juga bisa mengajak orang terdekat, seperti teman atau keluarga, untuk menyuntikkan dana ke dalam bisnis yang Anda jalani.

Namun, sebelum mengajak rekan untuk dijadikan investor, Anda perlu memperhatikan beberapa hal, terutama terkait arah bisnis yang hendak Anda tuju. Sebaiknya, tentukan terlebih dahulu visi dan misi usaha Anda, konsep menarik, dan prospek yang bisa didapatkan.

Dengan menyiapkan beberapa hal tersebut, bisnis Anda akan terlihat lebih meyakinkan. Selain itu, investor yang hendak Anda gandeng juga memiliki pandangan tentang prospek bisnis yang bisa mereka dapatkan.

  1. Manfaatkan Fitur Paylater

Paylater dapat digunakan sebagai solusi alternatif pembayaran. Pasalnya, fitur paylater banyak dimanfaatkan untuk mengelola keuangan dan kas. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui survei yang dilakukan oleh Research Institute of Socio-Economic Development (RISED) pada 2020. Sebanyak 92 persen responden mengatakan, layanan paylater membantu konsumen mengatur arus kas.

Selain itu, paylater juga bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan modal usaha. Salah satunya seperti yang disediakan layanan dompet digital, GoPay. Keuntungan paylater, lanjutnya, memang sangat terasa ketika modal yang ia gunakan belum kembali. Namun, perlu diingat. Untuk menggunakan layanan paylater, Anda sebagai pelaku usaha harus cermat dan bijak. Selain itu, bayar tagihan tepat waktu agar terhindar dari biaya keterlambatan.

Itulah tiga cara yang bisa Anda lakukan untuk mendapatkan pendanaan. Semoga bermanfaat!

Operator seluler Telkomsel menggelar D’Frontrunner Awards untuk mengapresiasi perusahaan di berbagai industri yang mendorong kepemimpinan transformasi digital. Melalui semangat #MelesatDenganDigital, D’Frontrunner Awards diharapkan mampu mengakselerasikan pertumbuhan industri di Indonesia dengan menggandeng lebih banyak perusahaan dalam menerapkan teknologi digital terdepan di berbagai operasional bisnisnya.

“Telkomsel pun bangga dapat memperkuat kontribusinya dalam memungkinkan para korporasi untuk memperkuat transformasi digital di lintas industri ,” kata Direktur Penjualan Telkomsel, Hendri Mulya Syam, dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (17/2/2021).

Ajang D’Frontrunner Awards merupakan inisiatif Telkomsel bersama lembaga konsultasi Frost & Sullivan, diberikan kepada 123 pelaku industri yang menjalankan transformasi digital pada bidang masing-masing. Penghargaan ini diberikan kepada mitra myBusiness, unit usaha Telkomsel yang menyediakan solusi komprehensif untuk perusahaan, pemerintahan maupun usaha mikro, kecil dan menengah.

Pada edisi pertama penghargaan ini, terdapat 12 perusahaan dari sektor perbankan, pertanian, sumber daya alam, manufaktur dan ritel yang meraih D’Frontrunner Awards. Perusahaan yang meraih penghargaan ini adalah BTPN untuk kategori Retail Banking, BRI untuk kategori SMB & Microfinance Banking dan CIMB Niaga untuk kategori Digital Banking Ecosystem.

Sementara di sektor sumber daya alam, para pemenang penghargaan ini adalah Petrosea (kategori Digital Mining) dan Pertamina (kategori Oil & Gas Digitalization). Peraih D’Frontrunner di bidang pertanian meliputi Olam Indonesia di kategori Digital Supply Chain, Eagle High Plantation kategori Digital Harvesting dan Astra Argo Lestari kategori Farm Innovation.

Sementara pada industri manufaktur, Schneider Indonesia (kategori Smart Factory), HM Sampoerna (kategori Operational Excellence) dan Coca Cola Amatil (kategori Digital Manufacturing) meraih penghargaan ini. Alfamart (kategori Customer Engagement) merupakan pemenang untuk bidang ritel.

Selain memberikan penghargaan, inisiatif D’Frontrunner juga menyediakan self-assesment untuk mengukur tingkat transformasi digital perusahaan melalui program D’Frontrunner DX Assesment dan D’Frontrunner Talks untuk belajar tentang transformasi digital.

Mengelola keuangan bukan perkara mudah untuk dilakukan. Mendapatkan gaji besar atau kecil, jika tak pandai mengelola akan banyak pengeluaran yang sebenarnya tidak diperlukan.

Mengelola uang butuh kedewasaan, karena semakin bertambah usia tidak lantas membuat seseorang menjadi lebih bijak dalam hal mengelola uang. Kesalahan tentu saja tidak lepas dari manusia, khususnya apabila kita tidak cermat dalam mengelola keuangan.

Penting untuk kita untuk mengetahui kesalahan-kesalahan ini, untuk mencegah penyesalan di kemudian hari karena kelalaian sendiri. Berikut ini 4 kesalahan yang umum dilakukan dan masih dialami beberapa orang ketika mengelola uang, seperti dikutip dari Grid.id.

  1. Tidak Punya Asuransi

Saat terkena musibah seperti sakit, biarkan pihak lain yang akan menanggung biaya. Apalagi saat ini Indonesia masih dalam pandemi, akan sangat bijak jika kita punya asuransi agar berjaga dan berinvestasi untuk kesehatan sendiri. Mulailah mencari informasi terkait asuransi kesehatan yang akan cocok untuk kita, dan setelah itu segera daftar.

  1. Berutang Untuk Bergaya

Hal ini biasa dilakukan saat baru menerima gaji, tanpa memperhitungkan jenis kebutuhan dan investasi ke depan. Tidak baik memaksakan diri untuk membeli barang yang harganya di luar kemampuan kita, apalagi membeli barang yang sebenarnya belum terlalu penting.

  1. Investasi dengan Uang Panas

Investasi di Indonesia memang tengah menjamur dan banyak diburu masyarakat untuk jaminan masa depan. Tapi jangan gunakan “uang panas” untuk berinvestasi. Jangan berinvestasi dengan menggunakan uang yang akan digunakan, seperti kebutuhan hidup, bayar pendidikan, apalagi uang dari meminjam.

  1. Pakai Kartu Kredit Berlebihan

Untuk kesalahan terakhir memang belum banyak terjadi, karena faktanya masyarakat Indonesia masih belum familiar dengan penggunaan kartu kredit. Kartu kredit sebenarnya bermanfaat, tapi untuk orang-orang yang senang berbelanja di atas kemampuannya, akan sangat berbahaya ketika akhirnya malah membayar tagihan bunga yang tinggi.

Adaptasi dan transformasi menjadi kunci kebangkitan UMKM di tengah pandemi COVID-19. Hal itu diungkapkan Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki dalam acara webinar Membangun Milenial Produktif melalui Ekonomi Kreatif Berbasis Komunitas, yang diselenggarakan Ikatan Alumni SMAN 5 Bandung, Sabtu (13/2/2021).

Menurut Teten, pemerintah berupaya memastikan berjalannya roda ekonomi dan aktivitas usaha dapat tetap bergulir, meski dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Walau begitu, adaptasi dan transformasi menjadi kunci keberhasilan UMKM dan koperasi dalam bertahan dan bangkit dari pandemi.

Hal itu dirangkum dalam 4 pilar transformasi yaitu informal ke formal, akses rantai pasok, koperasi modern, dan pencetakan wirausaha muda produktif. Ke seluruh pilar tersebut diwadahi oleh struktur organisasi dan tata kelola KemenkopUKM yang baru saja diluncurkan serta ditranslasikan melalui program-program dari hulu.

“Seperti akses pemodalan, korporatisasi petani, pelatihan dan pembinaan, hingga hilir yaitu akses pemasaran, transformasi digital,” kata Menkop dikutip dari ANTARA.

Oleh karena itu Teten Masduki menegaskan koperasi kreatif menjadi salah satu konsep yang semakin relevan dengan milenial karena sangat inklusif. Namun di saat yang sama memungkinkan menciptakan peluang usaha dari hobi, minat, hingga kesenangan yang sama.

“Contoh koperasi kreatif yang sedang kita dorong tercipta saat ini adalah koperasi kreatif film, motor kustom, hingga koperasi berkenaan aspek desain,” kata Teten.

Teten Masduki berharap melalui forum ini tercipta ide-ide brilian serta kolaborasi strategis dalam pengembangan ekraf Indonesia serta pemulihan ekonomi nasional. Terlebih lagi, bagi Teten, Bandung sebagai bagian dari jejaring kota kreatif dunia telah ditetapkan sebagai UNESCO City of Design.

“Titel ini merupakan bukti nyata bagaimana kolaborasi multistakeholder di Bandung menjadi contoh dan referensi bagi pengembangan UKM masa depan yang berbasis ekonomi kreatif (ekraf) dan teknologi,” papar MenkopUKM.

Teten percaya forum ini dapat menciptakan banyak ide serta menghadirkan kolaborasi bermanfaat bagi para pelaku UMKM khususnya ekraf di Tanah Air untuk meningkatkan daya saing produknya.

Ookla perusahaan pembuat aplikasi Speedtest untuk mengukur kecepatan internet, merilis laporan Speedtest Global Index terbarunya. Laporan tersebut menganalisis beberapa hal terkait kecepatan internet dalam kurun waktu kuartal III-kuartal IV 2020 untuk masing-masing negara.

Salah satunya adalah kota dengan kecepatan internet tertinggi di masing-masing negara. Di Indonesia, kota dengan koneksi internet tercepat bukan berada di Kota Jakarta, melainkan Tangerang. Tangerang memiliki kecepatan unduh (download) rata-rata 18,97 Mbps, kecepatan unggah (upload) 12,28 Mbps, dan latensi 26 ms.

Pada urutan kedua adalah Makassar yang mencatat kecepatan unduh rata-rata 18,50 Mbps, kecepatan unggah 11,13 Mbps, dan latensi 46 ms. Barulah di urutan ketiga dihuni oleh Jakarta yang memiliki kecepatan unduh rata-rata 17,91 Mbps, kecepatan unggahan 10,81 Mbps, dan latensi 32 ms. Medan dan Palembang menempati urutan keempat secara berurutan.

Medan memiliki kecepatan internet hampir setara Jakarta, yakni kecepatan unduh rata-rata 17,75 Mbps, kecepatan unggah 10,57 Mbps, dan latensi 49. Sementara itu, Palembang memiiki kecepatan unduh rata-rata 17,57 Mbps, kecepatan unggah 12,69 Mbps, dan latensi 38 ms.

Masih dari laporan Speedtest, dikutip dari Kompas.com, secara umum, kecepatan internet mobile di Indonesia berada di urutan ke-121 di dunia, turun sebanyak empat peringkat dari periode sebelumnya. Indonesia tercatat memiliki kecepatan download rata-rata mencapai 17,26 Mbps dengan kecepatan upload mencapai 11,44 Mbps, dan latensi 37ms.

Lalu, untuk internet fixed broadband atau internet kabel, Indonesia tetap berada di urutan ke-115 dengan kecepatan unduhan mencapai 23,32 Mbps, kecepatan unggah 13,14 Mbps, dan latensi 18ms. Dari sisi operator seluler, Telkomsel memuncaki posisi sebagai penyedia layanan internet dengan kecepatan paling tinggi di Indonesia dengan skor kecepatan 22,22.

Telkomsel juga memiliki skor konsistensi tertinggi, di mana 83,6 persen menunjukkan kecepatan unduhan Telkomsel setidaknya mencapai 5 Mbps dan kecepatan unggah mencapai minimal 1 Mbps. Pada posisi kedua adalah Indosat Ooredoo dengan skor 19,13. Lalu, di urutan ketiga ada XL dengan skor kecepatan internet mencapai 15,41.

Sementara Smartfren dan Hutchison Tri Indonesia ada di urutan keempat dan kelima dengan skor yang sama, yakni 12,27. Speedtest menggunakan sampel ponsel yang ditenagai chipset yang menggunakan teknologi jaringan terbaru untuk riset ini.

Untuk ketersediaan jaringan 4G di Indonesia, Indosat Ooredoo menempati urutan pertama dengan persentase 95,5 persen. Lalu, Hutchison Tri Indonesia berada di urutan kedua dengan persentase 95,4 persen, diikuti XL di urutan ketiga dengan persentase 95 persen. Telkomsel berada di urutan keempat dengan persentase 92,4 persen.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah menyusun strategi untuk mematangkan implementasi jaringan generasi lima (5G) di Indonesia. Strategi pertama adalah memasukkan rencana memperluas alokasi spektrum frekuensi dalam kebijakan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

“Pertama, kita butuh cantolan di level kebijakan tingkat tinggi, jadi 1310MHz ini sudah cantumkan di RPJMN di tahun 2020 sampai 2024 melalui Perpres 18 Thn 2020, karena ada konsekuensi keuangan negara di sini,” ujar Subkoordinator Penataan Alokasi Dinas Bergerak Darat Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kominfo, Wijanarko Joko Hastyo, dalam diskusi “Kebijakan Frekuensi Sambut Era 5G,” dikutip dari ANTARA Minggu (14/2/2021).

Strategi berikutnya, Kementerian Kominfo mengundang akademisi untuk dapat memetakan masalah penyediaan roadmap agar sistematis dan terukur. Pada 2018, Kominfo telah menggandeng Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk mengkaji kebutuhan spektrum mobile broadband. Dari kajian tersebut didapatkan angka 1882MHz hingga 2024.

Setelah dilakukan identifikasi pita yang memungkinkan penyediaan spektrum tersebut, akhirnya Kominfo menetapkan target 2047MHz. Sementara itu, angka kumulatif hingga 2019, Indonesia telah memiliki 737MHz, sehingga dari 2019-2024 dibutuhkan 1310MHz.

“Kemudian, di 2020, melalui Peraturan Menteri No.4 Tahun 2020, kita sudah menyediakan alokasi di pita 2.3GHz. Jadi, 30 MHz sudah tercapai, berarti sekarang tinggal 1280MHz lagi hingga tahun 2024,” kata Wijanarko.

Strategi selanjutnya adalah memasukkan rencana implementasi teknologi baru tersebut dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Seperti diketahui, pita-pita yang dapat dimanfaatkan untuk 5G saat ini sudah berpenghuni, misalnya satelit dan juga TV analog. Melalui UUCK dan turunannya, diharapkan dapat mengakomodasi hal tersebut.

Sebelumnya, pada World Internet Conference 2019, sidang empat tahuanan telekomunikasi dunia, Kementerian Kominfo telah memasukkan nama Indonesia di catatan kaki penggunaan pita 3,3 – 3,6GHz, yang merupakan ekosistem 5G paling matang secara global, dan telah disetujui. Selain itu, Kementerian Kominfo bersama operator seluler juga telah melakukan uji coba 5G mulai 2017-2019 sebanyak kurang lebih 10 kali trial, dengan sebagian besar menggunakan pita 2,8GHz.

Pada 2020, Kominfo melakukan dua kali uji coba 5G yang cukup penting untuk menyiapkan regulasi ke depannya. Pertama, trial co-eksistensi 5G dengan pre-satelit service di pita 3.5GHz, dan cuji coba bersama XL pada akhir tahun untuk fitur Dynamic Spectrum Sharing (DSS).

“DSS ini penting di awal-awal penggarapan 5G, karena DSS ini dapat menempatkan pita-pita existing yang operator seluler punya, dan ini berhasil dilakukan,” ujar Wijanarko.