Sektor ekonomi digital memiliki potensi untuk diandalkan guna memulihkan ekonomi nasional pasca pandemi virus corona. Kehadiran startup digital pun menjadi salah satu kontribusi penting untuk mendorong Indonesia menjadi pemenang di sektor ekonomi digital.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate saat pembukaan Traveloka Campus di Tangerang Selatan, Banten, Kamis (18/3/2021).

“Kehadiran startup digital seperti Traveloka di hilir digital ekonomi akan mewarnai perjalanan bangsa ini untuk menjadi pemenang di digital ekonomi kita. Saya tentunya menyambut dengan baik ini dan pemerintah mengambil bagiannya secara sungguh-sungguh,” kata Johnny, dikutip dari ANTARA.

Menurut Johnny, pandemi COVID-19 memang memberikan dampak yang bagi dunia, khususnya di sektor ekonomi. Secara global, perekonomian mengalami kontraksi yang relatif dalam, begitu pula secara regional.

Pemerintah perlu memberikan dukungan melalui pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan rasio akses internet yang lebih merata. Hal ini demi mendorong ekosistem digital, termasuk di dalamnya startup serta lembaga pendidikan dan pengembangan terkait.

“Kita berharap internet link rasio Indonesia akan segera jauh lebih baik, pada saat penggelaran TIK infrastruktur itu selesai nanti di tahun 2022,” kata Johnny.

Menurut data Kominfo, saat ini dari total jumlah desa dan kelurahan di Indonesia yakni sebanyak 83.218, terdapat 12.548 yang belum terjangkau akses internet 4G. Pemerintah menargetkan pada 2022 nanti seluruh wilayah di Indonesia sudah terjangkau sinyal 4G.

“Kita sudah siapkan itu dan sedang bekerja, 9,113 di wilayah 3T dan 3.435 desa dan kelurahan ada di wilayah non 3T yang juga harus disiapkan. Pemerintah mengambil bagian untuk menggelar pembangunan infrastruktur TIK ini,” kata Johnny.

Harapannya, infrastruktur ini mampu menumbukan digital ekonomi supaya berkembang secara luar biasa, tidak sekadar biasa-biasa saja. Mulai dari hilir digital ekonomi kita bertumbuh secara eksponensial.

Pemerintah juga perlu mengeluarkan kebijakan strategis guna membantu masyarakat Indonesia migrasi dan mengisi ruang digital. Saat ini Kominfo sudah mengupayakan ketersediaan spektrum frekuensi yang memadai, dimana hingga 2024, Indonesia membutuhkan 2.047 frekuensi radio di semua tingkat.

Kerjasama yang baik antara pemerintah dan pihak swasta diperlukan untuk mendukung Revolusi Industri 4.0. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Dr. Ir. Ismail M.T.

Menurutnya, adapilar-pilar untuk mencapai transformasi digital, yakni regulasi, keamanan dan talenta digital, dukungan infrastruktur dan pembangunan ekosistem dalam lapisan konten dan aplikasi. Diperlukan infrastruktur baik infrastruktur pasif, jaringan telekomunikasi, dan perangkat berkualitas yang merata ke seluruh penjuru Indonesia agar transformasi digital dapat terwujud di semua lapisan masyarakat.

“Semua pilar tersebut harus dijalankan secara bersamaan oleh setiap stakeholder terkait agar transformasi digital dapat terwujud,” kata Ismail dalam Konferensi Cloud Computing Indonesia 2021, sebagaimana diberitakan ANTARA, Rabu (17/3/2021).

Sejumlah pembicara menjadi narasumber dalam gelaran yang diadakan Association Cloud Computing Indonesia (ACCI), bertema “Optimalisasi Peran Cloud Computing untuk Mengakselerasi Transformasi Digital Menuju Industri 4.0”.

Para pembicara menekankan pentingnya teknologi Komputasi Awan (Cloud Computing) sebagai mesin pendorong efektif bagi ekosistem 4.0. Hal ini demi menggerakkan kembali perekonomian nasional yang pertumbuhannya sempat terkendala akibat pandemi COVID-19.

Ekonomi digital sendiri menjadi sektor yang tetap tumbuh di kala pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi. Ekonomi digital berkontribusi positif terhadap peningkatan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) pada sebuah negara. Rata-rata ekonomi digital global menyumbang 41,5 persen dari PDB pada 2019. Angka untuk negara maju mencapai 51,3 persen, sementara angka untuk negara berkembang mencapai 21,6 persen.

Sementara Ketua Association Cloud Computing Indonesia, Alex Budiyanto menekankan inovasi analisis akurat serta keputusan strategis yang tepat apabila industri ingin tetap bertahan dan berkembang di tengah berbagai tantangan. Beberapa solusi efektif bagi industri yang dapat dipertimbangkan antara lain.

Lembaga IDC Indonesia memperkirakan pasar ponsel pintar di Indonesia akan tumbuh sekitar 20 persen tahun ini. Riset IDC Indonesia menunjukkan pada kuartal keempat 2020 terdapat pertumbuhan tahunan sebesar 1 persen, meskipun secara keseluruhan pasar ponsel pintar tahun lalu sempat tertekan karena pandemi virus corona.

Menurut data dari IDC, sebanyak 11,7 juta unit ponsel dikirimkan di Indonesia pada kuartal terakhir tahun lalu.

“Pasar smartphone Indonesia mampu bertahan di tengah pandemi COVID-19 yang mengubah bagaimana cara orang berinteraksi. Kebutuhan akan smartphone melonjak, baik itu untuk mendukung Work-from-Home, Home- based-Learning, layanan streaming hiburan, atau sekedar berkomunikasi secara virtual,” kata analis pasar IDC Indonesia, Risky Febrian seperti diberitakan ANTARA, Rabu (17/3/2021).

Survei yang dilakukan lembaga IDC Indonesia juga menunjukkan pengaruh regulasi International Mobile Equipment Identity (IMEI) yang diterapkan tahun lalu menunjukkan hasil yang positif untuk menekan jumlah ponsel ilegal di Indonesia. Hal ini bermanfaat dalam proses pemulihan pasar ponsel pintar tahun ini dan tahun-tahun mendatang.

“Penerapan regulasi registrasi International Mobile Equipment Identity (IMEI) juga terus menunjukkan hasil yang positif, dengan meminimalisir peredaran smartphone ilegal di pasaran,” ucap Risky.

Data dari IDC menunjukkan pasar ponsel di Tanah Air sempat turun drastis pada enam bulan pertama tahun lalu. Pasar mengalami pertumbuhan negatif sebesar 18 persen secara year-on-year, karena karantina wilayah. Walau begitu, pemulihan di sektor ini berlangsung relatif cepat, dimana pada semester kedua terdapat pertumbuhan 19 persen secara year-on-year.

IDC menilai, pemulihan pasar ponsel pintar disebabkan kebutuhan menggunakan ponsel untuk mendukung berbagai aktvititas yang harus dilakukan dari rumah. Daya beli masyakarat yang lebih rendah justru mendorong pertumbuhan ponsel segmen pemula, berkisar di angka 100 hingga 200 dolar Amerika Serikat (sekitar Rp1,4 juta hingga Rp2,9 juta).

Adapun pangsa pasar ponsel murah di Indonesia mencapai 65 persen tahun lalu. Angka ini naik dari tahun 2019 sebesar 45 persen. Sementara pangsa pasar ponsel terbesar di Indonesia pada kuartal keempat 2020 dikuasai oleh Vivo, sebesar 23,3 persen. Vivo berjaya di kelas ponsel murah dengan lini seri Y.

OPPO menduduki posisi kedua, terpaut tipis dari Vivo dengan pangsa pasar 23,2 persen. IDC Indonesia melihat OPPO kuat di segmen menengah melalui produknya seri A dan Reno. Segmen menengah sendiri ialah ponsel dengan kisaran harga 200-400 USD atau sekitar Rp2,9 juta hingga Rp5,8 juta.

Sementara Xiaomi menduduki peringkat ketiga dengan pangsa pasar 15,3 persen. IDC menyebut Xiaomi menjadi salah satu merek yang mendapatkan dampak positif dari regulasi IMEI, dengan berhasil memperluas pangsa pasar di segmen menengah dengan produk Redmi Note 9 Pro dan sub-merek POCO.

Realme menduduki posisi keempat dengan pangsa pasar sebesar 14 persen. Analisa IDC memperkirakan pertumbuhan Realme di setiap kuartal tergolong sehat, meski perusahaan sempat mengalami kendala pasokan.

Di posisi kelima, Samsung menguasai pangsa pasar 13,5 persen. Samsung berhasil memperkuat posisi mereka di segmen ultra low-end (ponsel di bawah 100 USD atau sekitar Rp1,4 juta), dan pemula melalui seri A.

Asal tahu saka, segmen ultra low-end dan pemula Samsung menyumbang dua pertiga dari total pengiriman perusahaan pada 2020 lalu. Sementara di kategori menengah, IDC menilai Samsung akan sulit bersaing dengan merek-merek lainnya.

Operator seluler Telkomsel berkomitmen terus mendukung program Bantuan Kuota Internet dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang bulan ini memasuki tahap kedua. Program ini akan dilaksanakan selama tiga bulan, mulai Maret hingga Mei 2021.

“Kami memahami, hal tersebut turut mendorong percepatan perubahan perilaku masyarakat untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru yang kini semakin mengadopsi pemanfaatan teknologi berbasis digital guna mendukung berbagai aktivitas, seperti proses pembelajaran jarak jauh,” kata Direktur Utama Telkomsel, Setyanto Hantoro, dalam keterangan persnya, dikutip Rabu (17/3/2021).

Telkomsel akan senantiasa mendorong upaya kolaboratif bersama seluruh pemangku kepentingan guna mendampingi masyarakat menjalani setiap fase kehidupan agar dapat membuka berbagai kemungkinan kemajuan kualitas hidup yang lebih baik ke depannya

Bantuan Paket Kuota Data Internet tahap kedua diberikan setiap tanggal 11 hingga 15 mulai Maret hingga Mei. Sementara kuota umum internet yang diberikan pada tahap kedua ini bisa digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi, kecuali yang diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Kemendikbud juga akan membatasi penggunaan internet untuk membuka media sosial seperti Twitter, Instagra, TikTok dan Facebook. Mengacu Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Paket Kuota Data Internet Tahun 2021, setiap pelajar dan pengajar menerima bantuan kuota internet berbeda sesuai dengan jenjang pendidikannya.

Rinciannya, siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mendapatkan bantuan sebesar 7GB per bulan, sementara siswa pendidikan dasar dan menengah mendapat 10GB per bulan. Adapun guru juga mendapatkan bantuan kuota, yakni sebesar 10GB per bulan, sedangkan dosen dan mahasiswa mendapat bantuan sebesar 15GB per bulan.

Untuk mendapatkan kuota ini, Telkomsel meminta penerima bantuan memastikan nomor ponsel mereka masih berstatus aktif. Telkomsel akan tetap melanjutkan pengembangan jaringan broadband 4G/LTE yang merata dan setara di seluruh pelosok negeri dengan fokus pada peningkatan pengalaman gaya hidup digital masyarakat, termasuk guna mendukung proses pembelajaran jarak jauh secara daring.

Telkomsel berkomitmen menggelar 1.500 BTS 4G di wilayah 3T dan lebih dari 2.000 BTS program USO bersama BAKTI Kominfo.

Perkembangan transformasi digital memberikan banyak peluang termasuk untuk pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) supaya dapat bertahan selama pandemi. Seperti dengan berdagang melalui platform digital. Dengan demikian, ekonomi Indonesia masih bisa tumbuh di tengah pandemi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan perkembangan teknologi dan transformasi digital akibat globalisasi menjadi kunci untuk mendorong ekonomi Indonesia di tengah masa krisis COVID-19. Menurut Sri Mulyani, hal ini menyajikan peluang untuk mentransformasikan perekonomian Indonesia serta berbagai aktivitas sosial ekonomi menuju transformasi digital.

Berbicara dalam acara International Conference on Digital Transformation in Customs di Jakarta, Selasa (16/3/2021), Sri Mulyani mengatakan transformasi digital mampu mendorong ekonomi nasional saat pandemi karena telah mengubah cara berbisnis, beraktivitas, hingga membantu pemerintah dalam membuat sebuah regulasi.

“Pemerintah dituntut melakukan inovasi agar tidak hanya dapat memberikan regulasi dan kebijakan yang tepat tetapi juga mengubah cara kita berbisnis dalam melayani negara, kebutuhan masyarakat, serta bisnis,” ucap Sri Mulyani, dikutip dari ANTARA.

Untuk itu, Menkeu menekankan seluruh institusi baik pemerintah, swasta, hingga masyarakat untuk merespons percepatan dan perkembangan transformasi digital ini. Hal ini demi terus mendorong perekonomian Indonesia.

“Kita harus melakukan yang terbaik dari transformasi digital ini dan memastikan bahwa produktivitas serta inovasi akan terjadi tanpa cela,” ucap Sri Mulyani menegaskan.

Selain itu, transformasi digital juga menghadirkan perkembangan barang digital di dunia yang menjadi sangat pesat. Di luar dari hal positifnya, transformasi digital juga menimbulkan beberapa risiko sehingga harus ditangani dengan tepat.

Sri Mulyani menilai transmisi elektronik telah meningkat secara signifikan di era digital ini. Pemerintah harus merumuskan kebijakan yang tepat untuk menangani kaburnya batas antarnegara karena tranformasi digital ini.

“Pemerintah terus merumuskan regulasi kebijakan agar kita bisa memanfaatkan peluang ini dengan sebaik-baiknya,” kata Sri Mulyani.

Di era digital ini, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perlu memanfaatkan platform digital guna memasarkan produk lebih efektif dan bisa menjangkau banyak orang. Apalagi, saat ini sudah masuk periode jelang bulan Ramadan.

Mengacu data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI menunjukan masyarakat lebih banyak menggunakan internet untuk merayakan kebersamaan di bulan suci Ramadan 2020. Angka peningkatannya mencapai 40 persen dari Ramadan dan Idul Fitri tahun 2019.

Marketing Director Kantar Indonesia, Fanny Murhayati, membagikan beberapa kiatnya memasarkan produk lewat platform digital. Dengan demikian, peningkatan aktivitas di internet ini bisa ikut dimanfaatkan brand dan pelaku UMKM untuk memasarkan bisnisnya dengan efektif.

Dikutip dari ANTARA, pertama adalah bagaimana membuat konten tersebut relevan dengan para pengguna aplikasi atau platform digital. Minat para pengguna untuk membeli produk yang dipasarkan bergantung pada konten relevan yang dibuat, sehingga dapat menimbulkan kedekatan emosional dengan pengguna.

Tips berikutnya adalah bagaimana pelaku UMKM bisa menyesuaikan produk dan kontennya dengan kondisi saat ini, terutama di tengah pandemi COVID-19 yang tengah berjalan lebih dari setahun. Dalam hal ini, jasa antar barang lebih diminati masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, produk dan brand bisa disesuaikan supaya lebih menarik.

Setelah membuat produk menjadi relevan, langkah selanjutnya adalah bagaimana pemilik usaha membuat konten yang variatif di dashboard atau feed media sosialnya. Fanny mengimbau agar jangan semua konten diisi dengan iklan, karena hal itu bisa membuat pengguna menjadi bosan. Sebaliknya, konten harus berisi variatif dan kreatif seperti informasi unik hingga edukasi, serta hiburan.

Terakhir adalah bagaimana penjual dapat memastikan dan meyakinkan calon konsumen bahwa produknya aman, baik dari sisi kesehatan dan higienitasnya. Khsusunya di tengah pandemi, dimana konsumen memprioritaskan kedua hal tersebut.

Transaksi digital yang semakin meluas merupakan konsekuensi dari perkembangan teknologi di era globalisasi. Guna mencegah berbagai risiko, transaksi digital perlu diatur sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik dan benar. Salah satu regulasinya adalah lewat pengenaan pajak.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan ada empat alasan yang melatarbelakangi pemerintah dalam mengatur transaksi digital. Hal itu diungkapkan dalam acara bertajuk “International Conference on Digital Transformation in Customs” di Jakarta, Selasa (16/3/2021).

Dikutip dari ANTARA, alasan pertama adalah agar layanan transaksi pembayaran barang digital di Indonesia bisa terekam dengan baik. Misalnya dalam pengenaan bea masuk dan mewajibkan pengusaha melaporkan transaksi barang digital. Hal ini demi mendorong terciptanya statistik perdagangan lebih akurat dan bermanfaat bagi proses pengambilan keputusan dalam kebijakan selanjutnya.

Sementara alasan kedua adalah terdapat transaksi barang digital yang dianggap berisiko disalahgunakan untuk transaksi ilegal. Misalnya teknologi printing 3D yang akhir-akhir ini menjadi semakin populer. Teknologi ini memungkinkan penggunanya untuk memproduksi barang-barang yang berpotensi membahayakan keselamatan umum.

“Misalnya seperti senjata api dan bahan peledak hanya dengan cetak biru itu bisa ditransmisikan secara digital,” ujar Menkeu Sri Mulyani.

Transaksi ilegal lainnya seperti penggelapan pajak, pelanggaran hak kekayaan intelektual, dan digunakan oleh transaksional kejahatan terorganisir di bidang pencucian uang.

Sementara alasan ketiga pemberlakuan pajak transaksi digital adalah untuk menjamin keseimbangan (level of playing field) antara pedagang konvensional dan digital. Menkeu mengaku banyak keluhan dari para pedagang konvensional yang menganggap bahwa terdapat kebijakan pengenaan pajak yang tidak adil antara para pedagang konvensional dengan pedagang di platform daring.

“Ini tantangan yang perlu ditangani agar kami dapat menciptakan level of playing field yang adil bagi para pemain. Film impor, video game, dan produk digital lainnya juga dituntut memiliki perlakuan yang sama seperti buku fisik,” ucap Sri Mulyani.

Terakhir, Kemeneku menyebut alasan pengenaan bea masuk atas barang digital yang dikirim melalui transmisi elektronik adalah untuk menghindari potensi kerugian bagi pendapatan negara. Lewat pajak digital, ekonomi dan transaksi digital akan mengikis basis pajak konvensional. Pemerintah perlu menyesuaikan diri dengan tren baru ini dan menetapkan peran yang sama.

Di saat belanja digital meningkat, salah satu metode pembayarannya, yakni melalui kartu kredit dan debit ternyata masih memiliki celah penyang perlu diwaspadai. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru-baru ini meminta masyarakat untuk mewaspadai terhadap modus skimming. Lantas apa itu Skimming?

Dikutip dari Medcom, Skimming adalah tindakan pencurian informasi kartu kredit atau debit dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada strip magnetik kartu tersebut secara ilegal. Skimming menjadi salah satu jenis penipuan yang masuk dalam metode phishing, yakni dengan cara mencuri data penting orang lain.

OJK menjelaskan, data yang dicuri antara lain data bank seperti nomor rekening, data ATM seperti nomor kartu dan PIN, serta data kartu kredit seperti nomor dan jenis kartu serta PIN, dan sebagainya.

Media untuk melakukan modus skimming ini juga beragam, mulai dari mesin ATM hingga EDC yang biasa terdapat di kasir-kasir toko perbelanjaan. Pada mesin ATM misalnya, pelaku biasanya menempelkan alat skimmer pada slot kartu ATM. Hal ini dilakukan untuk merekam data dari strip magnetik kartu, yang selanjutnya digunakan pelaku untuk menduplikasi kartu nasabah.

Modus skimming melalui mesin EDC bisa dilakukan denagan dua metode. Pertama, dengan menyematkan alat skimmer khusus pada mesin EDC. Kedua, dengan metode wire tapping, dengan menyadap saluran komunikasi data antara koneksi mesin EDC dan mesin kasir menuju bank atau lembaga keuangan yang dituju.

Untuk mencegah para pengguna kartu kredit dan debit dari modus skimming, OJK memberikan sejumlah tips. Pertama, nasabah tidak boleh memberikan data atau informasi kartu kepada orang lain. Kedua, nasabah perlu mengubah PIN secara berkala dan hindari menggunakan PIN dengan nomor atau huruf yang mudah ditebak, seperti inisial, tanggal lahir, nomor telepon atau kombinasi.

Berikutnya, pengguna kartu debit dan kredit perlu menutupi nomor PIN saat digunakan di ATM maupun mesin EDC. Keempat, nasabah perlu rutin mengecek lembar slip transaksi dan mencocokkannya dengan transaksi yang dilakukan. Apabila terdapat perbedaan atau kesalahan, segera laporkan kepada bank.

Berikutnya, nasabah juga tidak boleh menandatangani slip transaksi yang kosong. Keenam, sebelum menggunakan ATM, perhatikan kondisi mesin apakah ada kejanggalan seperti kabel yang terlepas atau ada yang berbeda.

Ketujuh, amati lokasi dan lingkungan ATM berada. Apakah terdapat fasilitas pengawasan seperti keberadaan security dan kamera CCTV. Area yang gelap juga dianggap rawan sebagai tempat operasi skimming.

OJK meminta para pengguna kartu debit dan kredit untuk selalu berhati-hati dan waspada saat ingin bertransaksi dengan kartu. Mereka juga meminta untuk selalu melaporkan segala bentuk kejanggalan dan tindak kriminal ke pihak berwajib.

Pemberlakuan social distancing yang dimulai dari PSBB hingga pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) membuat pola belanja konsumen kini beralih ke digital. Sayangnya, hal ini berdampak pula pada jumlah pengaduan konsumen terhadap e-commerce.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mengunkap jumlah pengaduan konsumen berkaitan dengan penjualan online kini berada di urutan pertama di awal 2021. Berdasarkan data sejak awal Januari hingga 8 Maret 2021, terdapat lebih dari 500 pengaduan konsumen dimana setengahnya berkaitan dengan penjualan digital.

“Tahun-tahun sebelumnya pengaduan terkait e-commerce menempati urutan keempat dan kelima. 2020 meningkat di urutan kedua dan sekarang 2021 berada di urutan pertama, kita paham pemberlakuan PSBB dan social distancing itu mempengaruhi penggunaan fasilitas digital,” ujar Rizal dalam bincang-bincang menyambut Hari Konsumen Nasional, Rabu (10/3/2021) dikutip dari ANTARA.

Rizal mengatakan pengaduan yang masuk kebanyakan pada sektor pariwisata. Hal ini berkaitan dengan pemesanan hotel, tiket pesawat dan destinasi wisata secara online yang terpaksa dibatalkan akibat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

“Sebenarnya masalahnya sepele dan bisa terselesaikan di tingkat korporasi seperti konsumen yang sudah lebih dulu memesan tapi akhirnya harus membatalkan karena tutup akibat pandemi dan harusnya korporasi bisa langsung membantu mengatasi ini,” ucap Rizal.

Diharapkan setiap pengaduan bisa diselesaikan di tingkat korporasi, dengan demikian tidak perlu berlanjut ke meja hijau. Pasalnya, membawa sengketa ke pengadilan berpotensi menghabiskan lebih banyak waktu dan biaya.

“Kami menghindari jangan sampai pengaduan ini naik ke jenjang-jenjang berikutnya apalagi kalau sampai ke proses peradilan itu akan sangat menghabiskan sumber daya dan energi, waktu, biaya. Kita juga belajar upaya mitigasi dan penyelesaian di tingkat korporasi itu tidak hanya bermanfaat pada konsumen tapi juga regulator,” jelas Rizal.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Ivan Fithriyanto meminta agar pelaku usaha tidak terlibat masalah hukum saat adanya pengaduan konsumen. Untuk itu diharapkan para pelaku usaha yang terdapat di lokapasar bisa memiliki Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) atau Nomor Induk Berusaha (NIB).

“Berdasarkan informasi yang kami terima banyak pelaku UKM yang ada di marketplace itu banyak terkena permasalahan terkait hukum yang disebabkan oleh tidak adanya legalitas yang dimiliki oleh pelaku UKM. Jadi kita sama-sama mendorong agar pelaku usaha dapat bekerja sesuai ketentuan dan konsumennya aman, memiliki kenyamanan dalam pembelian dalam sistem digitalisasi,” ucap Ivan.

Teknologi 5G menjadi teknologi masa depan yang perlu segera diadopsi di Indonesia. Untuk saat ini, masih ada sejumlah tantangan untuk implementasinya menyeluruh. Diantaranya ialah kesiapan ekosistem, infrastruktur digital, hingga spektrum yang menjadi tantangan utama Indonesia dalam mengadopsi teknologi generasi kelima itu.

Hal ini menjadi pembahasan dalam diskusi virtual bertajuk “5G Myth Busting”, Selasa (9/3/2021).

“Tantangannya di antaranya adalah resource hingga spektrum. Bersama pemerintah, kami berupaya mengaji spektrum yang tepat untuk industri teknologi informasi komunikasi (TIK) seperti apa. Harapannya ini bisa dilakukan bertahap agar (5G) punya kualitas maksimal dan bisa dirasakan manfaatnya secara utuh,” kata Manager Network Master Plan Telkomsel, Harry Utama dikutip dari ANTARA.

Menurut Harry, mengatakan persiapan ekosistem dan spektrum untuk 5G masih dikaji oleh pemerintah bersama dengan para pelaku industri dan bisnis TIK. Telkomsel sendiri juga menyiapkan hardware, softaware dan lainnya untuk 5G.

“Telkomsel juga bersinergi dengan pemerintah dan stakeholder untuk dukung ekosistem digital yang lebih inklusif untuk Indonesia,” tambahnya.

Lantas, bagaimana kira-kira model bisnis dan inovasi operator seluler dalam adopsi teknologi 5G? Menurut Harry, inovasi produk dan layanan nantinya akan berdasarkan kebutuhan pelanggan.

“Dengan itu kita bisa memperkuat ekosistem digital di Indonesia dan mendukung produktivitas pelanggan, industri dan menyediakan solusi korporasi. Kami juga menggali kolaborasi untuk hadirkan solusi digital yang bermanfaat untuk masyarakat,” ucapnya menjelaskan.

Dalan kesempatan yang sama, Product Marketing Manager Samsung Mobile Samsung Electronics Indonesia, Taufiqul Furqan mengutarakan pendapatnya darinsisi penyedia perangkat. Dirinya mengatakan bahwa kesiapan gawai yang sesuai dengan teknologi 5G yang akan datang juga menjadi tantangan untuk pengadopsian 5G di Indonesia.

“Tantangan ini, untuk Samsung, kesiapan device sendiri sudah ready. Tapi memang, frekuensi untuk mendukung jaringan 5G di Indonesia adalah yang utama. Ketika itu sudah ditentukan, device-nya sudah bisa langsung digunakan. Tidak hanya sekadar siap 5G, tapi juga dari frekuensinya, supaya bisa dipakai dengan maksimal,” pungkasnya.

Diari sisi regulator, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah menyusun strategi untuk mematangkan implementasi jaringan generasi lima (5G) di Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Subkoordinator Penataan Alokasi Dinas Bergerak Darat Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kominfo, Wijanarko Joko Hastyo.

Strategi pertama yang dilakukan Kominfo adalah memasukkan rencana memperluas alokasi spektrum frekuensi dalam kebijakan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

“Pertama, kita butuh cantolan di level kebijakan tingkat tinggi, jadi 1310MHz ini sudah cantumkan di RPJMN di tahun 2020 sampai 2024 melalui Perpres 18 Thn 2020, karena ada konsekuensi keuangan negara di sini,” ujar Wijanarko dalam diskusi “Kebijakan Frekuensi Sambut Era 5G,” beberapa waktu lalu.

Sekadar informasi, Kementerian Kominfo bersama operator seluler juga telah melakukan uji coba 5G mulai 2017-2019 sebanyak kurang lebih 10 kali trial, dengan sebagian besar menggunakan pita 2,8GHz. Tahun 2020 lalu, Kominfo melakukan dua kali uji coba 5G untuk menyiapkan regulasi ke depannya. Keduanya ialah trial co-eksistensi 5G dengan pre-satelit service di pita 3.5GHz, dan uji coba bersama XL pada akhir tahun untuk fitur Dynamic Spectrum Sharing (DSS).