Di tengah pandemi ini, mengembangkan bisnis tentunya memiliki tantangan tersendiri. Dibutuhkan strategi yang matang supaya UMKM tetap bertahan, bahkan bisa mengembangkan bisnisnya supaya lebih luas lagi.

Dalam kondisi itu, memanfaatkan digitalisasi menjadi suatu keniscayaan supaya UMKM bisa bertahan dan berkembang. Lantas apa saja strategi yang bisa diterapkan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada?

Dikutip dari Fox Business, berikut beberapa strategi yang dapat dimanfaatkan UMKM untuk memperluas dan mengembangkan kinerja bisnis di tengah pandemi.

  1. Menambah Produk dan Layanan Baru

Walau terdengar sederhana, tetapi realisasi dari strategi ini memiliki tantangannya sendiri. Untuk itu pelaku UMKM perlu mengetahui konsumennya masing-masing, dengan mencari tahu produk dan layanan apa saja yang dibutuhkan maupun diinginkan pelanggan.

Riset pasar secara menyeluruh perlu dilakukan sebelum membuat produk baru. Kita harus mengetahui seberapa besar pelanggan siap mengeluarkan uang untuk produk atau layanan tersebut. Kemudian, kita bisa mengestimasikan apakah produk yang nantinya akan dijual bisa menghadirkan keuntungan atau tidak.

Riset pasar ini memfokuskan kita pada permintaan pelanggan terhadap produk dan layanan baru kita. Kita bisa bertanya langsung terkait apa yang pelanggan pikirkan tentang produk atau layanan baru yang akan kita tawarkan.

  1. Tawarkan Produk dan Layanan Baru Kepada Pelanggan Setia

Selanjutnya kita perlu menyelami potensi lebih dalam kepada para pelanggan setia atau pelanggan yang sudah ada. Caranya adalah dengan melakukan analisis segmentasi pasar. Identifikasi segmen pelanggan seperti apa yang akan lebih banyak membeli produk baru.

Dengan demikian, kita bisa fokus pada penjualan dan pemasaran produk atau layanan baru yang ditawarkan. Analisis ini juga akan membagi pelanggan menjadi beberapa segmen sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Contohnya usia, jenis kelamin, lokasi tempat tinggal, riwayat pembelian dan sebagainya.

Dengan analisis ini, kita bisa melihat potensi profitabilitas saat menjual produk baru. Begitu pula dengan rencana alokasi dana penjualan dan pemasaran yang dibutuhkan.

  1. Memperluas Penjualan ke Area Baru

Strategi ini perlu dilakukan untuk menjangkau pelanggan baru di wilayah lainnya. Bisa jadi, pelanggan baru ini berada di segmen yang berbeda dari lokasi bisnis kita saat ini.

Contohnya jika bisnis ritel, maka perluasan kemungkinan besar juga akan membutuhkan pembukaan lokasi baru di kota maupun negara lainnya. Ekspansi ini tentunya akan membutuhkan investasi waktu dan uang yang cukup besar. Sekali lagi, riset pasar secara menyeluruh diperlukan terkait potensi pelanggan di calon wilayah baru tersebut.

  1. Tentukan Target Market Baru

Menjangkau target market yang tepat dan di waktu yang tepat, menjadi langkah penting dalam mengembangkan bisnis ke pasar yang lebih besar lagi. Kita perlu melihat target market lain yang bisa digali dan berpotensi untuk menjual produk atau jasa.

Tentukan taget secara spesifik, misalnya melalui demografi, jenis kelamin, usia, lokasi, bahkan kondisi psikologis/sosial. Bisa juga melihat minat, hobi, aktivitas, nilai dan sebagainya.

  1. Manfaatkan Platform Penjualan dan Pengiriman Baru

Seperti yang diungkapkan di awal tulisan, digitalisasi menjadi keniscyaan dan menjadi hal penting untuk memperluas bisnis kita. Bisnis tentunya bisa semakin berkembang dan menjangkau pelanggan baru dengan merambah platform penjualan dan pengiriman secara digital.

Memperbanyak platform penjualan tentunya akan mengoptimalkan kinerja bisnis, serta berpotensi membuat semakin banyak orang mengenal bisnis kita. Mulai dari UMKM kecil hingga bisnis yang besar, peluang melalui digitalisasi memang perlu dimanfaatkan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melanjutkan kebijakan bantuan kuota data internet selama tiga bulan sejak bulan Maret 2021. Kebijakan yang sudah diterapkan sejak tahun lalu itu mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat.

Merujuk data Arus Survei Indonesia, sebanyak 84,7 persen responden menilai bahwa program bantuan kuota internet pada tahun 2020 merupakan langkah tepat dalam menjawab pandemi COVID-19. Sebanyak 85,6 persen responden menilai bahwa program bantuan internet gratis meringankan beban ekonomi orang tua pelajar/mahasiswa dalam membeli paket internet.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim mengatakan peserta didik PAUD mendapat 7 GB/bulan, peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah mendapatkan 10GB/bulan, dan pendidik PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah mendapatkan 12 GB/bulan. Sedangkan, mahasiswa dan dosen mendapat 15 GB/bulan.

“Bantuan akan disalurkan pada tanggal 11 s.d. 15 setiap bulan dan berlaku selama 30 hari sejak diterima,” kata Nadiem dalam pengumuman virtual melalui YouTube Kemendikbud RI, di Jakarta, Senin (01/03/2021) dikutip dari berita Kominfo.go.id.

Keseluruhan bantuan kuota data internet di tahun 2021 nantinya merupakan kuota umum yang dapat digunakan untuk mengakses semua laman dan aplikasi kecuali yang diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Daftar pengecualian tercantum pada situs resmi bantuan kuota data internet Kemendikbud.

“Adapun peserta didik dan pendidik yang menerima bantuan kuota adalah semua yang telah menerima bantuan kuota pada bulan November-Desember 2020 dan nomornya masih aktif. Otomatis mereka akan menerima bantuan kuota pada bulan Maret 2021. Kecuali yang total penggunaannya kuotanya kurang dari 1GB,” ucap Nadiem.

Untuk yang sudah menerima bantuan pada bulan November-Desember 2020 maka pemimpin satuan pendidikan tidak perlu mengunggah SPTJM lagi. Namun apabila ada yang nomornya berubah atau belum menerima bantuan kuota sebelumnya, maka calon penerima harus melapor kepada pimpinan satuan pendidikan sebelum bulan April 2021 untuk mendapat bantuan kuota.

Meningkatnya kecenderungan belanja daring (online) di e-commerce selama masa pandemi COVID-19 turut berimbas pada pengguna dompet digital atau e-wallet. Studi riset digital dari Neurosensum mencatat jumlah pengguna dompet digital mengalami lonjakan sekitar 44 persen. Faktor yang memicu peningkatan penggunaan dompet digital dikaitkan dengan belanja online di e-commerce.

“Hal menarik yang kami temukan adalah sekitar 44 persen pengguna baru mulai menggunakan e-wallet pada tahun 2020 yang mana setelah pandemi Covid-19 merebak,” ucap Managing Director Neurosensum Indonesia, Mahesh Agarwal dalam diskusi daring di Jakarta pada Selasa (2/3/2021), dikutip dari ANTARA.

Pandemi COVID-19 membuat publik cenderung lebih memilih belanja online di ecommerce ketimbang offline secara konvensional. Dengan demikian, kecenderungan untuk mengandalkan ewallet semakin menguat. Hampir separuh masyarakat yang menggunakan e-wallet adalah pengguna baru dalam satu tahun terakhir.

Sebagai perbandingan, sebelum terjadinya pandemi penggunaan dompet digital selama 3 sampai lima tahun hanya berkisar 10 persen. Adapun dalam dalam kurun waktu satu sampai dengan tiga tahun terakhir pengguna dompet digital hanya mencapai 45 persen. Angka ini melonjak drastis di tahun 2020, dimana persentase pengguna e-wallet naik sekitar 44 persen.

Studi dari Neurosensum mengungkap e-wallet menjadi metode pembayaran yang paling banyak digunakan ketika masyarakat Indonesia melakukan belanja online, yakni sekitar 88 persen. Diikuti oleh metode pembayaran transfer bank sekitar 72 persen, lalu cash on delivery (COD) sebesar 47 persen.

Masih ada sejumlah konsumen yang melakukan pembayaran melalui supermarket/minimarket sekitar 32 persen. Adapun masyarakat yang melakukan metode pembayaran ketika belanja online melalui kartu debit dan kredit sekitar 11 persen dan 23 persen.

Meningkatnya tren penggunaan dompet digital ini merupakan peluang bagi perusahaan yang bergerak di industri terkait. Neurosensum mencatat setiap tahunnya ada e-wallet baru yang diluncurkan. Hal ini membuat pasar dompet digital di Indonesia sangat kompetitif.

“Ini merupakan trend yang sangat menarik, dan kemungkinan pertumbuhan pengguna e-wallet di Indonesia akan semakin meningkat ke depannya,” ujar Mahesh.

Meningkatnya transaksi barang dan digital membutuhkan payung hukum yang jelas. Salah satunya adalah dengan kehadiran meterai elektronik meterai elektronik untuk dokumen yang dibutuhkan dalam transaksi barang dan jasa secara digital.

Meski belum diimplementasikan per Januari 2021 ini, pemerintah melalui Kementerian Keuangan mulai mensosialisasikan penggunaan meterai elektronik ini. Salah satunya adalah dengan menggandeng e-commerce dalam penyediaan meterai elektronik. Kerja sama dengan platform e-commerce ini dinilai penting karena ke depannya penggunaan meterai elektronik diprediksi akan terus meningkat.

“Peranan market place akan sangat penting bagaimana pelunasan meterai dokumen digital yang terutang dalam transaksi di dunia e-commerce ini. Karena banyak transaksi secara regulasi yang ada itu sebenarnya terutang bea meterai,” kata Kasubdit Peraturan PPN, Perdagangan, Jasa dan PTLL Direktorat Jenderal Pajak Bonarsius Sipayung, dikutip dari CNN Indonesia.

Kemenkeu akan terus berkoordinasi dengan e-commerce saat menyusun regulasi terkait penggunaan meterai dalam transaksi digital. Hal ini demi mengetahui transaksi mana saja yang perlu dan tidak perlu menggunakan meterai.

“Jadi dalam konteks dunia online kita akan komunikasi secara spesifik mana saja sih yang akan kita kenakan. Sama seperti perdagangan konvensional,” ucap Bonarsius.

Kemenkeu menilai penerapan meterai elektronik ini diperlukan, untuk menyamakan perlakuan hak dan kewajiban perpajakan antara transaksi konvensional dan digital. Meski demikian, diharapkan penerapan meterai ini tidak memperlambat perkembangan dunia digital. Untuk itu diperlukan klasifikasi objek mana saja yang perlu dikenakan meterai dan yang tidak.

Bonarsius meyakini kehadiran bea meterai elektroinik ini justru akan membuat market place lebih ramai. Pasalnya, kehadiran meterai justru akan menjamin keabsahan perjanjian pada transaksi digital.

“Artinya meterai ini akan jadi komoditas yang memberikan nilai tambah. Jadi ada orang yang membutuhkan meterai elektronik bisa masuk lewat market place,” ujarnya.

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo bersama para mitra penyedia terpilih telah menandatangani kontrak payung untuk proyek penyediaan jaringan telekomunikasi di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan penandatanganan kontrak payung untuk Paket 3, Paket 4 dan Paket 5 dilakukan dengan menggunakan teknologi hologram dari lokasi masing-masing. Prosesi penandatanganan juga disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dari Istana Negara, Jakarta.

“Proyek tersebut terdiri dari pembangunan BTS di 4.200 desa dan kelurahan pada tahun 2021, serta 3.704 desa/kelurahan pada tahun 2022,” ujar Menteri Johnny dalam Peluncuran Program Konektivitas Digital 2021 dan Prangko Seri Gerakan Vaksinasi Nasional Covid-19, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (26/02/2021), dikutip dari siaran pers Kominfo.go.id.

Melaporkan perkembangan pembangunan infrastruktur telekomunikasi kepada Kepala Negara, Menteri Kominfo menyatakan jumlah sisa BTS tersebut melengkapi seluruh desa dan kelurahan wilayah 3T dengan sinyal internet 4G.

“Penyelenggaraan proyek ini terdiri dari lima paket kontrak payung untuk tahun anggaran tahun 2021 sampai dengan 2024. Yang terdiri dari unsur capital expenditure dan operational expenditure seluruhnya sejumlah Rp28,3 triliun, yang akan didanai pada setiap tahun anggaran dari komponen Universal Service Obligation (USO),” jelasnya.

Selain dana yang berasal dari USO, Menteri Kominfo menjelaskan bahwa sebagian dana lainnya berasal dari alokasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor Kominfo dan Rupiah Murni (RM). Kontrak Paket 1 dan Paket 2 telah ditandatangani pada 29 Januari 2021 antara Fiberhome, Telkom Infra, dan Multitrans Data dengan BAKTI Kominfo. Total nilai kontrak tersebut sebesar Rp9,5 triliun.

“Sedangkan saat ini, kita akan menyaksikan penandatanganan kontrak Paket 3, 4, dan 5 oleh konsorsium PT Aplikanusa Lintasarta, Huawei, dan PT SEI untuk Paket 3, serta IBS dan ZTE untuk Paket 4 dan Paket 5 dengan total nilai kontrak Rp18,8 triliun,” jelas Menteri Johnny.

Pembangunan BTS di wilayah 3T merupakan implementasi arahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan percepatan transformasi digital di seluruh Tanah Air. Kementerian Kominfo melanjutkan pembangunan infrastruktur TIK, meningkatkan konektivitas telekomunikasi nasional melalui upaya pembangunan infrastruktur digital untuk memperkecil digital divide.

Upaya pemerataan akses internet ini akan dilanjutkan Kementerian Kominfo melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) dengan melakukan penggelaran akses di 12.548 desa/kelurahan yang belum terjangkau jaringan 4G dari total 83.218 desa/kelurahan di Indonesia dengan layanan sinyal 4G (berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) tahun 2016). Proyek besar ini direncanakan untuk dilaksanakan dalam dua tahun ke depan atau pada akhir tahun 2022, lebih cepat sepuluh tahun dari rencana penyelesaian awal di tahun 2032.