Transaksi digital yang semakin meluas merupakan konsekuensi dari perkembangan teknologi di era globalisasi. Guna mencegah berbagai risiko, transaksi digital perlu diatur sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik dan benar. Salah satu regulasinya adalah lewat pengenaan pajak.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan ada empat alasan yang melatarbelakangi pemerintah dalam mengatur transaksi digital. Hal itu diungkapkan dalam acara bertajuk “International Conference on Digital Transformation in Customs” di Jakarta, Selasa (16/3/2021).

Dikutip dari ANTARA, alasan pertama adalah agar layanan transaksi pembayaran barang digital di Indonesia bisa terekam dengan baik. Misalnya dalam pengenaan bea masuk dan mewajibkan pengusaha melaporkan transaksi barang digital. Hal ini demi mendorong terciptanya statistik perdagangan lebih akurat dan bermanfaat bagi proses pengambilan keputusan dalam kebijakan selanjutnya.

Sementara alasan kedua adalah terdapat transaksi barang digital yang dianggap berisiko disalahgunakan untuk transaksi ilegal. Misalnya teknologi printing 3D yang akhir-akhir ini menjadi semakin populer. Teknologi ini memungkinkan penggunanya untuk memproduksi barang-barang yang berpotensi membahayakan keselamatan umum.

“Misalnya seperti senjata api dan bahan peledak hanya dengan cetak biru itu bisa ditransmisikan secara digital,” ujar Menkeu Sri Mulyani.

Transaksi ilegal lainnya seperti penggelapan pajak, pelanggaran hak kekayaan intelektual, dan digunakan oleh transaksional kejahatan terorganisir di bidang pencucian uang.

Sementara alasan ketiga pemberlakuan pajak transaksi digital adalah untuk menjamin keseimbangan (level of playing field) antara pedagang konvensional dan digital. Menkeu mengaku banyak keluhan dari para pedagang konvensional yang menganggap bahwa terdapat kebijakan pengenaan pajak yang tidak adil antara para pedagang konvensional dengan pedagang di platform daring.

“Ini tantangan yang perlu ditangani agar kami dapat menciptakan level of playing field yang adil bagi para pemain. Film impor, video game, dan produk digital lainnya juga dituntut memiliki perlakuan yang sama seperti buku fisik,” ucap Sri Mulyani.

Terakhir, Kemeneku menyebut alasan pengenaan bea masuk atas barang digital yang dikirim melalui transmisi elektronik adalah untuk menghindari potensi kerugian bagi pendapatan negara. Lewat pajak digital, ekonomi dan transaksi digital akan mengikis basis pajak konvensional. Pemerintah perlu menyesuaikan diri dengan tren baru ini dan menetapkan peran yang sama.