Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menyatakan mereka terus melanjutkan diskusi terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021, baik dengan operator seluler maupun dengan Kementerian Keuangan. Wakil Ketua Umum ATSI Merza Fachys mengatakan terus melakukan diskusi, termasuk dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapatkan pemahaman yang benar, juga untuk jalur distribusi industri ini.

ATSI juga menegaskan tidak ada pungutan pajak baru dalam Peraturan Menteri Keuangan terbaru ini, namun berisi aturan untuk mekanisme pembayaran dan pelaporan pajak. Wajar jika kebijakan ini langsung mendapatkan respons dari masyarakat karena selama pandemi virus corona ini aktivitas yang menggunakan listrik dan pulsa seluler meningkat karena banyak orang bekerja dari rumah (work from home) dan anak sekolah juga belajar daring.

Telkomsel, sebagai salah satu operator seluler terbesar di Indonesia, berkaitan dengan aturan pajak pulsa dan kartu perdana menyatakan sedang membahas secara internal.

“Kami saat ini masih mengkaji dan mempelajari aturan baru yang diberlakukan oleh Kementerian Keuangan RI tersebut secara internal, guna mengetahui implikasi secara menyeluruh dalam skema bisnis produk dan layanan Telkomsel,” kata Vice President Corporate Communications Telkomsel, Denny Abidin, dikutip dari ANTARA.

Operator seluler lainnya, termasuk Telkomsel, sedang berkoordinasi dengan Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) atas aturan ini.

“Telkomsel juga akan segera berkoordinasi dengan ATSI untuk memastikan proses penerapan aturan baru tersebut dapat mendukung penguatan industri telekomunikasi di Indonesia secara umum,” kata Denny.

Telkomsel pada awal pandemi virus corona di Indonesia Maret lalu, mencatat kenaikan lalu lintas (traffic) data internet sebanyak 5 persen. Sementara saat libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 lalu, kenaikan lalu lintas data melalui layanan internet Telkomsel mencapai 53,28 persen.

Dengan semakin jelasnya ketentuan pajak pulsa seluler, voucher, kartu perdana, dan token listrik serta kegamblangan bahwa itu tidak berdampak bagi harga di tingkat konsumen, maka ketentuan baru Menteri Keuangan itu diharapkan bisa mendorong peningkatan pendapatan negara dan juga bisnis dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.