Pemberlakuan social distancing yang dimulai dari PSBB hingga pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) membuat pola belanja konsumen kini beralih ke digital. Sayangnya, hal ini berdampak pula pada jumlah pengaduan konsumen terhadap e-commerce.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mengunkap jumlah pengaduan konsumen berkaitan dengan penjualan online kini berada di urutan pertama di awal 2021. Berdasarkan data sejak awal Januari hingga 8 Maret 2021, terdapat lebih dari 500 pengaduan konsumen dimana setengahnya berkaitan dengan penjualan digital.

“Tahun-tahun sebelumnya pengaduan terkait e-commerce menempati urutan keempat dan kelima. 2020 meningkat di urutan kedua dan sekarang 2021 berada di urutan pertama, kita paham pemberlakuan PSBB dan social distancing itu mempengaruhi penggunaan fasilitas digital,” ujar Rizal dalam bincang-bincang menyambut Hari Konsumen Nasional, Rabu (10/3/2021) dikutip dari ANTARA.

Rizal mengatakan pengaduan yang masuk kebanyakan pada sektor pariwisata. Hal ini berkaitan dengan pemesanan hotel, tiket pesawat dan destinasi wisata secara online yang terpaksa dibatalkan akibat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

“Sebenarnya masalahnya sepele dan bisa terselesaikan di tingkat korporasi seperti konsumen yang sudah lebih dulu memesan tapi akhirnya harus membatalkan karena tutup akibat pandemi dan harusnya korporasi bisa langsung membantu mengatasi ini,” ucap Rizal.

Diharapkan setiap pengaduan bisa diselesaikan di tingkat korporasi, dengan demikian tidak perlu berlanjut ke meja hijau. Pasalnya, membawa sengketa ke pengadilan berpotensi menghabiskan lebih banyak waktu dan biaya.

“Kami menghindari jangan sampai pengaduan ini naik ke jenjang-jenjang berikutnya apalagi kalau sampai ke proses peradilan itu akan sangat menghabiskan sumber daya dan energi, waktu, biaya. Kita juga belajar upaya mitigasi dan penyelesaian di tingkat korporasi itu tidak hanya bermanfaat pada konsumen tapi juga regulator,” jelas Rizal.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Ivan Fithriyanto meminta agar pelaku usaha tidak terlibat masalah hukum saat adanya pengaduan konsumen. Untuk itu diharapkan para pelaku usaha yang terdapat di lokapasar bisa memiliki Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) atau Nomor Induk Berusaha (NIB).

“Berdasarkan informasi yang kami terima banyak pelaku UKM yang ada di marketplace itu banyak terkena permasalahan terkait hukum yang disebabkan oleh tidak adanya legalitas yang dimiliki oleh pelaku UKM. Jadi kita sama-sama mendorong agar pelaku usaha dapat bekerja sesuai ketentuan dan konsumennya aman, memiliki kenyamanan dalam pembelian dalam sistem digitalisasi,” ucap Ivan.