Baru sekitar 12 juta UMKM atau sebanyak 19 persen dari total populasi UMKM di Indonesia yang hadir dalam platform digital, menurut catatan hingga awal 2021 ini. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengakui masih ada beberapa kendala dalam meningkatkan literasi digital di UMKM.

“Aspek ini meliputi kemampuan UMKM untuk melek digital, seperti mengoperasikan perangkat, aplikasi, platform digital, yang tentu saja berimbas pada efektivitas dalam pemanfaatan teknologi digital,” ungkap Teten di Jakarta, dikutip dari IDX Channel, Selasa (23/3/2021).

Terkait tingkat literasi digital yang masih relatif rendah secara rata-rata, Teten menilai isu fundamental lain juga tetap menjadi catatan. Seperti kapasitas usaha (berproduksi dalam skala besar dan ekonomis) dan kualitas produk (kualitas produk agar bisa bersaing dengan produk usaha besar di marketplace).

“Artinya, adaptasi teknologi oleh pelaku UMKM, baik dengan hadirnya pandemi maupun tidak, adalah sebuah keniscayaan,” kata Teten.

Teten juga menekankan bahwa pemerintahan pun harus bertransformasi digital untuk dapat memastikan tetap relevan dengan perkembangan zaman yang semakin dinamis. Termasuk di dalamnya terkait aspek pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah dan BUMN.

“Saat ini, partisipasi pelaku usaha kecil dalam pengadaan pemerintah secara elektronik mencapai 41 persen atau 166.393 unit, dengan potensi mencapai lebih dari Rp320 triliun,” jelasnya.

Pemerintah berusaha untuk mendorong peran UMKM. Salah satunya melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah membuka peluang bagi UMKM dan koperasi untuk mengikuti pengadaan pemerintah hingga Rp15 miliar atau naik 6 kali lipat dari pagu nilai pengadaan sebelumnya.