Kementerian Kominfo mengumumkan sedang menyiapkan perubahan atas Peraturan Menteri Kominfo No 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi. Aturan itu juga memuat sejumlah ketentuan baru salah satunya mengenai SMS blast.

Dikutip dari CNBC, aturan tersebut akan memuat ketentuan baru pelaksanaan SMS Blast untuk keperluan pemerintah. Selain itu ada lima ketentuan baru lagi dalam Permen tersebut. Misalnya pengaturan jasa telekomunikasi baru. Menurut pihak Kominfo, ini karena ada pereknbangan teknologi serta inovasi yang banyak diminta oleh para pelaku usaha, dikutip dari laman resmi Kominfo, Senin (4/1/2021).

Selain itu juga ada ketentuan mengenai Voice Over IP atau VoIP dari luar negeri untuk menghindari seperti penipuan dan pengalihan trafik. Adapula mengenai penjualan konten digital oleh operator seluler lewat mekanisme pemotongan pulsa. Permen ini juga akan memuat ketentuan kewajiban pengenalan BHP terhadap penyelenggaraan layanan call center dan terakhir mengenai pelaksanaan pusat monitoring telekomunikasi dan pengumuman hasil monitoring kualitas layanan.

Menurut pihak Kominfo, Rancangan Permen ini dibuat untuk menyelesaikan sejumlah ketentuan yang telah ada di Permen Kominfo No 13 Tahun 2019 dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta peraturan pelaksanaannya yang sampai saat ini sedang disusun.

“Berdasarkan analisis Risk Based Approach (RBA) yang telah dilakukan dalam penyusunan RPP NSPK Perizinan Berusaha sebagai pelaksanaan dari UU CK, perlu dilakukan penyesuaian istilah dan proses perizinan,” kata pihak Kominfo.

Kominfo menyebutkan dari hasil analisis menunjukan sejumlah perizinan berusaha sektor jasa telekomunikasi tidak diharuskan dibuat dengan Izin Penyelenggaraan. Namun sudah cukup dengan pemenuhan standard dan juga Nomor Indusk Berusaha.

RPM ini juga dilengkapi dengan rancangan Peraturan Dirjen PPI sebagai ketentuan teknis dari PM Jasa Telekomunikasi. Isinya mengenai ketentuan penyelenggaraan kategori layanan jasa, parameter standard kualitas layanan dan metode evaluasi atau monitoring penyelenggaraannya.