Sektor ekonomi digital memiliki potensi untuk diandalkan guna memulihkan ekonomi nasional pasca pandemi virus corona. Kehadiran startup digital pun menjadi salah satu kontribusi penting untuk mendorong Indonesia menjadi pemenang di sektor ekonomi digital.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate saat pembukaan Traveloka Campus di Tangerang Selatan, Banten, Kamis (18/3/2021).

“Kehadiran startup digital seperti Traveloka di hilir digital ekonomi akan mewarnai perjalanan bangsa ini untuk menjadi pemenang di digital ekonomi kita. Saya tentunya menyambut dengan baik ini dan pemerintah mengambil bagiannya secara sungguh-sungguh,” kata Johnny, dikutip dari ANTARA.

Menurut Johnny, pandemi COVID-19 memang memberikan dampak yang bagi dunia, khususnya di sektor ekonomi. Secara global, perekonomian mengalami kontraksi yang relatif dalam, begitu pula secara regional.

Pemerintah perlu memberikan dukungan melalui pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan rasio akses internet yang lebih merata. Hal ini demi mendorong ekosistem digital, termasuk di dalamnya startup serta lembaga pendidikan dan pengembangan terkait.

“Kita berharap internet link rasio Indonesia akan segera jauh lebih baik, pada saat penggelaran TIK infrastruktur itu selesai nanti di tahun 2022,” kata Johnny.

Menurut data Kominfo, saat ini dari total jumlah desa dan kelurahan di Indonesia yakni sebanyak 83.218, terdapat 12.548 yang belum terjangkau akses internet 4G. Pemerintah menargetkan pada 2022 nanti seluruh wilayah di Indonesia sudah terjangkau sinyal 4G.

“Kita sudah siapkan itu dan sedang bekerja, 9,113 di wilayah 3T dan 3.435 desa dan kelurahan ada di wilayah non 3T yang juga harus disiapkan. Pemerintah mengambil bagian untuk menggelar pembangunan infrastruktur TIK ini,” kata Johnny.

Harapannya, infrastruktur ini mampu menumbukan digital ekonomi supaya berkembang secara luar biasa, tidak sekadar biasa-biasa saja. Mulai dari hilir digital ekonomi kita bertumbuh secara eksponensial.

Pemerintah juga perlu mengeluarkan kebijakan strategis guna membantu masyarakat Indonesia migrasi dan mengisi ruang digital. Saat ini Kominfo sudah mengupayakan ketersediaan spektrum frekuensi yang memadai, dimana hingga 2024, Indonesia membutuhkan 2.047 frekuensi radio di semua tingkat.