Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menyatakan Security Crowdfunding (SCF) menjadi layanan urun dana sebagai salah satu alternatif pembiayaan untuk membantu usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia, termasuk di Sulteng. Setidaknya ada lima keunggulan dari SCF ini.

Hal ini disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Kepala OJK Sulteng Amirudin Muhidu, di Kota Palu, Sabtu (20/3/2021) dikutip dari ANTARA. Menurutnya, SCF memiliki keunggulan alternatif pembiayaan bagi pelaku UMKM di Provinsi Sulteng, terutama di masa pandemi COVID-19 saat ini.

Keunggulan pertama, proses penerbitan efek lebih mudah. Pasalnya, konsep penawaran efek melalui SCF dikecualikan dari kewajiban untuk menyampaikan pernyataan pendaftaran sepanjang memenuhi tiga persyaratan. Adapun tiga persyaratan itu ialah penawaran efek dilakukan melalui penyelenggara yang telah memperoleh izin dari OJK., penawaran efek dilakukan dalam kurun waktu 12 bulan, dan total dana yang dihimpun paling banyak Rp10 miliar.

Keunggulan kedua, badan usaha tidak terbatas pada Perseroan Terbatas (PT), baik badan usaha Indonesia berupa badan hukum maupun non badan hukum. Badan usaha berbadan hukum misalnya PT dan koperasi serta badan usaha lainnya, seperti Perseroan Komanditer (CV), firma, dan persekutuan perdata.

Kehadiran SCF menjadi insentif bagi UMKM yang mayoritas berbadan hukum non PT, sehingga metode ini diharapkan bisa menggaet banyak UMKM untuk memenuhi kebutuhan pendanaanannya.

Sementara keunggulan ketiga dari SCF, efek tidak terbatas pada saham. SCF mencakup juga penerbitan Efek Bersifat Utang dan Sukuk (EBUS), dengan syarat antara lain memiliki underlying asset, tidak dapat diperdagangkan, dan memiliki jatuh tempo tidak lebih dari dua tahun.

Hal ini menjadi peluang bagi UMKM industri halal yang dapat menerbitkan efek syariah berupa sukuk, guna memastikan sukuk yang diterbitkan tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal.

Keunggulan berikutnya, penghimpunan dana melalui SCF dapat dilakukan bertahap. SCF memungkinkan pihak penerbit untuk melakukan penawaran bertahap dengan skema penerbitan EBUS dengan syarat batasan penggalangan dana tetap Rp10 miliar per tahun.

Adapun yang menjadi keunggulan terakhir dan yang terpenting, SCF diatur dan diawasi oleh OJK. Baik dalam hal kelembagaan, perizinan, dan kewajiban penyelenggara termasuk kewajiban, persyaratan, dan laporan penerbit semuana diawasi OJK.

Untuk itu OJK berharap pihak penyelenggara maupun penerbit dapat saling bersinergi dalam memitigasi risiko. Caranya dengan menerapkan tata kelola yang baik, serta memastikan aspek perlindungan konsumen.