Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi atau securities crowdfunding. Layanan urun dana ini sebagai alternatif sumber pendanaan bagi kalangan generasi muda dan UMKM yang belum “bankable” untuk mengembangkan usahanya.

“Artinya bahwa anak-anak muda yang mendapatkan Surat Perintah Kerja atau SPK dari pemerintah atau proyek-proyek pemerintah yang notabenenya ‘secure’, silahkan raising fund melalui pasar modal dengan cara yang sangat mudah, tidak perlu PT dan jumlahnya tidak perlu besar,” kata Kepala OJK Wimboh Santoso, saat pembukaan perdagangan perdana saham pada 2021 di Gedung BEI, Jakarta, Senin (4/1/2021).

Dengan layanan ini, UMKM diharapkan dapat mudah mendapat pendanaan dalam mengembangkan bisnisnya. Per 21 Desember 2020, terdapat 126 penerbit yang melakukan penghimpunan dana dengan menawarkan saham melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi (equity crowdfunding) senilai Rp178,4 miliar dan 37,2 ribu investor.

Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia atau ALUDI memperkirakan Rp300 miliar dana akan dihimpun melalui securites crowdfunding pada 2021. UMKM penyedia barang dan jasa pemerintah kini dapat melakukan penghimpunan dana melalui securities crowdfunding. Saat ini sekitar lebih dari 160 ribu UMKM berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah secara elektronik dengan nilai transaksi paket pengadaan sebesar Rp74 triliun pada 2020.

“Potensinya untuk proyek-proyek elektronik dengan pemerintah itu Rp74 triliun jumlahnya dan juga melibatkan sekitar 160 ribu UMKM, sehingga ini adalah potensi yang besar untuk kita raising fund di pasar modal,” kata Wimboh.