Kementerian Koperasi dan UKM mengaku kerap kesulitan untuk mengambil kebijakan guna mendukung sektor UMKM di Indonesia. Hal ini dialami ketika harus mengambil kebijakan di awal masa pandemi COVID-19. Tidak adanya basis data tunggal membuat Kementerian kesulitan untuk mengambil kebijakan yang tepat sasaran.

“Mengenai data, ini yang menjadi problem. Karena dari awal, data terintegrasi UMKM ini tidak ada. Yang mengurusi UMKM ada 18 kementerian, ada daerah juga karena usaha kecil dan mikro datanya di daerah, jadi sulit,” kata Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki dalam sesi talk show di acara “Beritasatu Public Leader Awards”, Selasa (23/2/2021), dikutip dari Investor Daily.

Di awal pandemi, Teten menyebut Kementeriannya tidak terlalu memperhatikan akurasi data, karena harus bergerak cepat untuk menyelamatkan sektor UMKM yang terimbas pandemi. Data terkait jumlah UMKM yang berada di Indonesia diperlukan, supaya pemerintah tepat sasaran dalam memberikan bantuan untuk menyelamatkan sektor UMKM.

Berdasarkan data perbankan, sekitar 60 juta jumlah rekening diidentifikasi sebagai pelaku UMKM. Angka ini mendekati data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat jumlah UMKM di Indonesia sebanyak 64 juta.

“Ya kita pakai asumsi itu saja. Kalau kurang, kita tambah. Yang penting kita cepat dan sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan,” ucap Teten.

Saat program dukungan untuk UMKM mulai dijalankan, survei Asian Development Bank (ADB) menyebutkan hibah menjadi bantuan yang paling dibutuhkan pelaku usaha mikro. Survei tersebut sesuai dengan program yang kemudian dijalankan pemerintah.
Walau begitu, Kemenkop UKM membukukan penyerapan yang lebih sedikit, lantaran ada beberapa anggaran program yang ternyata lebih besar dari yang dibutuhkan. Contohnya adalah subsidi bunga. Oleh karena itu, dibutuhkan jumlah UMKM yang tepat untuk memberikan bantuan yang akurat.

Acuan data UMKM yang lengkap baik di daerah maupun pusat dibutuhkan, sehingga Kementerian mendorong untuk menghimpun kepemilikan data tunggal. Kementerian sendiri telah bekerja sama dengan BPS untuk melakukan sensus data ke pelaku UMKM. Targetnya, tahun 2022 sensus kepada para pelaku UMKM mulai dilakukan, sehingga ke depannya pemerintah bisa bergerak cepat dalam mengambil kebijakan yang tepat sasaran kepada para pelaku UMKM.

“Pembelajaran dari ini, maka kita sekarang yang menjadi prioritas, apalagi dengan adanya Undang-Undang Cipta kerja, kita dimungkinkan sekarang untuk menyiapkan infrastruktur untuk membangun data tunggal UMKM,” ujar Teten.