Regulasi baru yang dikeluarkan Kementerian Keuangan terkait pajak pulsa dan kartu perdana menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Apalagi pulsa saat ini menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat, seiring pemberlakuan kebiasaan work from home (WFH) dan pembelajaran jarak jauh yang diterapkan di sekolah.

Terkait regulasi baru tersebut, operator seluler mengaku sedang mengkaji peraturan yang baru dikeluarkan pemerintah itu. Sebelumnya, Kementerian Keuangan pada Jumat (29/1/2021) mengumumkan akan memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) untuk penjualan pulsa, voucher, kartu perdana dan token listrik mulai 1 Februari 2021.

“Kami saat ini masih mengkaji dan mempelajari aturan baru yang diberlakukan oleh Kementerian Keuangan RI tersebut secara internal, guna mengetahui implikasi secara menyeluruh dalam skema bisnis produk dan layanan Telkomsel,” kata Vice President Corporate Communications Telkomsel, Denny Abidin, seperti diberitakan ANTARA, Sabtu (30/1/2021).

Kebijakan itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 tentang penghitungan dan pemungutan PPN serta PPh atas penyerahan atau penghasilan sehubungan dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token dan voucher. Berkaitan dengan aturan tersebut, Wakil Presiden Direktur 3 Indonesia, M. Buldansyah menyatakan sedang mempelajari aturan tersebut dan mereka akan mengikuti ketentuan pemerintah.

“Kami tetap berusaha agar layanan berkualitas kami dapat diperoleh dengan harga terjangkau,” kata Buldansyah, dalam keterangan tertulis.

Sementara XL Axiata menyatakan belum bisa memberikan komentar karena saat ini masih mempelajari aturan tersebut. Operator seluler menyatakan sedang berkoordinasi dengan Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) untuk aturan yang baru dikeluarkan Kemenkeu.

Dihubungi terpisah, Wakil Ketua UMUM ATSI, Merza Fachys menyatakan mereka sedang menyamakan pemahaman mengenai aturan tersebut. “Kita masih akan terus berkoordinasi dengan semua kanal distribusi yang ada,” kata Merza.

Berkaitan dengan rantai distribusi, Merza mengatakan status dan ukuran perusahaan dari jenjang operator hingga outlet yang melayani konsumen tidak sama. Toko pengecer hampir seluruhnya merupakan usaha kecil menengah. Ia khawatir para pengecer akan terdampak dengan kebijakan ini.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak, Hestu Yoga Saksama pada Jumat (29/1/2021) mengatakan pulsa, kartu perdana dan token listrik selama ini sudah dikenakan pajak. Dengan demikian, Kementerian Keuangan menegaskan tidak ada jenis dan objek pajak baru dalam hal ini.

Pungutan PPN untuk pulsa dan kartu perdana hanya dikenakan sampai ke distributor tingkat II atau server, rantai distribusi setelahnya tidak berlaku. Pengecer sampai konsumen tidak dipungut PPN.