Curah hujan yang tinggi di Indonesia selama beberapa hari terakhir telah menyebabkan bencana banjir di sejumlah kota, yang mendorong ribuan warga terpaksa mengungsi. Di tengah pandemi COVID-19 dengan segala keterbatasan yang ada, masyarakat terdampak bencana harus mendapat perhatian lebih untuk meringankan derita mereka. Kerjasama dari semua pihak akan sangat bermanfaat bagi mereka dalam masa pemulihan dan pascabencana.

Dalam keterangan tertulisnya, Indosat Ooredoo berkomitmen memastikan pusat layanan tetap beroperasi normal dan layanan contact center tetap beroperasi 24 jam demi menghadirkan pengalaman digital yang terbaik kepada pelanggan. Pelanggan bisa tetap menghubungi saluran pelanggan, bahkan datang ke gerai-gerai terdekat untuk mendapatkan dukungan atas keluhan ataupun kendala layanan telekomunikasi yang dialami pelanggan.

Indosat juga berkomitmen untuk selalu hadir di tengah masyarakat terdampak bencana di Indonesia diimplementasikan melalui penyaluran bantuan pangan dan pengoperasian Mobil Klinik. Bencana banjir yang terjadi di sejumlah kota di Indonesia membuat Indosat Ooredoo tergerak untuk segera menyalurkan bantuan pangan ke masyarakat terdampak bencana di wilayah Jabodetabek serta menerjunkan Mobil Klinik ke titik-titik pengungsian di kota lain di Indonesia, termasuk di kabupaten Nganjuk di Jawa Timur, kabupaten Sumbawa di Nusa Tenggara Barat, dan kabupaten Keerom di Papua.

“Sejak awal bencana mulai terjadi di sejumlah kota di Indonesia, kami langsung mendistribusikan bantuan pangan dan mengerahkan Mobil Klinik untuk membantu masyarakat yang membutuhkan di pengungsian,” kata SVP-Head of Corporate Communications Indosat Ooredoo, Steve Saerang.

Sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat Indonesia yang terdampak banjir, Indosat menyediakan bantuan pangan dan layanan kesehatan gratis. Ini dilakukan semata untuk meringankan beban mereka yang terdampak.

“Besar harapan kami kondisi ini akan segera membaik dan kehidupan mereka dapat berjalan normal kembali.”

Telkomsel berkomitmen untuk meneruskan pemerataan akses infrastruktur dan kualitas broadband terdepan 4G/LTE di seluruh Indonesia sepanjang 2021 ini. Fokus pengembangan jaringan yang dilakukan Telkomsel di tahun ini tertuju pada peningkatan pengalaman gaya hidup digital pelanggan, terutama dalam memastikan kenyamanan pelanggan untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru di masa pandemi yang masih berlanjut di tahun ini.

Dalam keterangan tertulisnya, Telkomsel menyatakan telah menuntaskan pembangunan BTS 4G/LTE pada tahun lalu, dan melebihi target yang telah dicanangkan di awal tahun 2020. Telkomsel akan mengarahkan rencana pembangunan pemerataan infrastruktur dan kualitas broadband dengan pemerataan akses 4G/LTE sepanjang 2021 yang juga didampingi dengan penambahan kapasitas dan kecepatan jaringan.

“Komitmen ini diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang dan kesempatan bagi masyarakat dalam meningkatkan produktifitas dan memaksimalkan aktivitas keseharian melalui pemanfaatan jaringan broadband terdepan dan terluas dari Telkomsel,” kata Direktur Network Telkomsel, Nugroho.

Pembangunan jaringan yang berlandaskan pada penambahan kapasitas dan kecepatan jaringan juga menjadi wujud pemahaman Telkomsel terhadap kondisi pelanggan yang masih menghadapi pandemi. Pada 2020 lalu, Telkomsel mencatat terdapat lonjakan trafik payload layanan broadband yang cukup signifikan. Telkomsel juga telah berupaya memenuhi kenyamanan masyarakat dengan optimalisasi pengamanan quality of service (QoS) jaringan di sepanjang 2020 lalu guna menjaga pengalaman pelanggan dalam melakukan aktivitas digitalnya.

Berdasarkan analisis Speedtest Global Index yang disusun Ookla, selama periode semester dua tahun 2020, Telkomsel memiliki kecepatan akses broadband tertinggi dengan capaian Speed ScoreTM sebesar 22,22 Mbps. Telkomsel juga paling unggul dalam menghadirkan latensi paling rendah, yaitu 33 ms. Catatan tersebut semakin lengkap lantaran Telkomsel mampu menghadirkan performa jaringan paling konsisten, dengan Consistency Score sebesar 83,6 persen.

“Mengacu pada pencapaian selama 2020, Telkomsel menatap optimis untuk tetap dapat menghadirkan pengalaman akses broadband yang prima bagi pelanggan di 2021 ini. Pada tahun ini, secara keseluruhan Telkomsel memprediksi akan terjadi pertumbuhan trafik akses broadband yang masih sangat tinggi. Memahami hal tersebut, Telkomsel juga akan melanjutkan fokus pada pengembangan cakupan layanan VoLTE serta mengkaji penerapan teknologi pendukung terbaru seperti Open RAN di Indonesia guna memastikan kesetaraan pengalaman broadband masyarakat terpenuhi,” tambah Nugroho.

Untuk pemerataan akses jaringan broadband 4G/LTE di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) hingga saat ini, Telkomsel telah menggelar lebih dari 2000 BTS di seluruh wilayah 3T hingga perbatasan negara yang merupakan bagian dari proyek BTS Universal Service Obligation (USO), yaitu upaya kolaboratif bersama Badan Aksesibilitas dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (BAKTI Kominfo) dalam mewujudkan pemerataan dan kesetaraan akses broadband di seluruh Indonesia. Upaya tersebut juga menjadi kontribusi nyata Telkomsel dalam mendukung usaha pemerintah untuk menyediakan jaringan 4G/LTE di seluruh desa pada 2022.

Selain itu, untuk mendukung kewajiban yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk menghadirkan jaringan broaband di wilayah non-3T yang belum mendapatkan akses internet cepat. Telkomsel telah berkomitmen untuk menggelar 1500 BTS 4G/LTE sesuai yang diamanatkan oleh pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

“Telkomsel memastikan berbagai upaya pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas jaringan, serta pengembangan layanan dijalankan secara customer-centric, karena seluruh kegiatan ini semata-mata untuk menjawab kebutuhan gaya hidup digital pelanggan yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Upaya peningkatan pengalaman gaya hidup digital ini pun sejalan dengan komitmen Telkomsel sebagai leading digital telco company yang juga akan menguatkan ekosistem pendukung seperti penyediaan produk dan layanan broadband yang affordable serta kolaborasi bersama mitra penyedia device dan para pengembang platform aplikasi digital,” pungkas Nugroho.

Perubahan pola konsumsi yang terjadi di masa pandemi dapat terlihat pula dengan mulai menurunnya penggunaan uang tunai oleh masyarakat Indonesia. Hal ini justru bisa mengakselerasi perwujudan masyarakat nontunai (cashless society) di Indonesia, dari yang awalnya dicanangkan pada 2030 menjadi empat tahun lebih cepat di 2026.

Menurut studi yang dilakukan oleh Visa Inc, pilihan pembayaran dan perilaku berbelanja konsumen Indonesia berubah signifikan seiring pandemi COVID-19 yang melanda global. Studi Visa Consumer Payment Attitudes menemukan pertumbuhan konsumen yang melek digital dan pergeseran cara pembayaran di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Seperti yang diketahui, virus COVID-19 sendiri dapat menyebar dengan cepat, melalui berbagai media. Salah satu yang dikhawatirkan ialah uang tunai. Menurut survei, sebanyak enam dari 10 konsumen Indonesia kini membawa lebih sedikit uang tunai. Jumlah ini merupakan yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara.

Hal ini sejalan dengan berkurangnya minat belanja masyarakat dengan menggunakan uang tunai. Survei mencatat sebanyak 63 persen konsumen Indonesia mengakui semakin jarang berbelanja dengan uang tunai. Sekitar 66 persen atau sebanyak tujuh dari 10 responden.

Presiden Direktur PT Visa Worldwide Indonesia, Riko Abdurrahman menyatakan keamanan pribadi dan higienitas pembayaran menjadi prioritas utama selama pandemi. Hal ini mendorong banyak konsumen Indonesia untuk beralih ke pembayaran nontunai dan mempertimbangkan pembayaran contactless.

Secara langsung, kini konsumen di Indonesia telah merasakan manfaat gaya hidup nontunai, terutama dari segi keamanan, kenyamanan, dan efisiensi, di tengah ketidakpastian situasi akibat pandemi ini. Terlepas dari semakin berkurangnya kegiatan belanja secara tatap muka, faktor penyebab terjadinya penurunan penurunan pembayaran tunai adalah pemanfaatan pembayaran contactless.

“Studi kami menyoroti bagaimana keamanan pribadi dan digital-first commerce akan tetap menjadi tren bahkan setelah pandemi COVID-19 berakhir, di mana masyarakat akan menggunakan lebih sedikit uang tunai dan lebih sering berbelanja online di marketplace besar,” ujar Riko dalam siaran pers, Rabu (24/2/2021) dikutip dari Kontan.

Survei juga mencatat sekitar 59 persen atau hampir enam dari 10 konsumen di Indonesia lebih memilih berbelanja di situs perdagangan (marketplace) secara online. Mayoritas transaksi mobile e-commerce terjadi melalui aplikasi, sekitar 12 kali dalam sebulan.

Perilaku berbelanja masyakarat kini juga telah bergeser. Sebanyak empat dari 10 konsumen memilih untuk mendukung usaha rumahan atau lokal, dengan layanan pesan antar ke rumah menjadi pilihan utama saat berbelanja. Sebanyak 88 persen atau sekitar sembilan dari 10 konsumen Indonesia menggunakan layanan pesan antara saat belanja, dimana tujuh dari 10 konsumen mengakui rata-rata 7 kali menggunakan layanan tersebut setiap bulannya.

“Tren-tren yang ada semakin memperkuat keyakinan kami bahwa masyarakat Indonesia sudah siap menyambut transaksi pembayaran digital yang contactless dalam kehidupan sehari-hari mereka, dan kami siap untuk terus menjadi jaringan global yang berkolaborasi dan memberdayakan klien serta jaringan pembayaran lokal agar semakin baik memenuhi kebutuhan konsumen mereka”, ucap Riko.

Pandemi COVID-19 yang melanda global turut menggeser pola konsumsi masyarakat. Salah satunya adalah dengan beralih dari belanja secara konvensional di toko offline menjadi secara daring melalui e-commerce. Hal ini tentunya membuat bisnis e-commerce di Indonesia semakin menjanjikan.

Bank Indonesia mencatat, selama masa pandemi di tahun 2020 bisnis dagang berbasis digital membukukan angka transaksi sebesar Rp253 triliun. Angka ini diproyeksi tumbuh 33,2 persen menjadi Rp337 triliun pada tahun ini.

“Bahwa perdagangan online e-commerce, marketplace, itu sangat luar biasa, bahkan bisa tumbuh 33,2 persen,” ujar Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam sebuah diskusi virtual, Jumat (22/1/2021), dikutip dari indonesia.go.id.

Selain perubahan perilaku konsumen, peningkatan transaksi berbasis digital ini juga ditunjang kemajuan teknologi, yang mendukung kecepatan transaksi. Kini belanja bisa dilakukan dengan mudah dan cepat, yang turut mengakselerasi bisnis digital.

Pada Oktober 2020 lalu, laporan yang disusun oleh Google, Temasek dan Bain & Company soal e-Conomy 2020 mencatat jumlah waktu yang dihabiskan orang untuk masuk ke platform dagang online mengalami peningkatan, dari 3,7 jam/hari menjadi 4,7 jam/hari ketika terjadi lockdown. Angka ini sempat menurun menjadi 4,2 jam/ hari setelah lockdown berakhir.

BI mengklaim peningkatan jumlah transaksi lewat e-commerce juga tidak terlepas dari kebijakan pemerintah dalam mendorong akseptasi digital kepada masyarakat. Kebijakan pemerintah juga turut mengakselerasi perkembangan fintech dan digital banking.

Bank Indonesia juga mencatat kenaikan transaksi digital tidak hanya terjadi pada bisnis e-commerce. Masyarakat juga mulai sadar dengan gerakan non tunai, yang tercatat dari peningkatan penggunaan uang elektronik sebesar Rp201 triliun sepanjang 2020. Angka ini diproyeksikan naik 32,3 persen atau setara Rp266 triliun pada tahun ini.

Sementara proyeksi transaksi digital banking tahun 2021 diprediksi meningkat menjadi sekitar Rp32.206 triliun, tumbuh 19,1 persen dari proyeksi realisasi transaksi digital banking sepanjang 2020 senesar Rp27.036 triliun.

Kementerian Koperasi dan UKM mengaku kerap kesulitan untuk mengambil kebijakan guna mendukung sektor UMKM di Indonesia. Hal ini dialami ketika harus mengambil kebijakan di awal masa pandemi COVID-19. Tidak adanya basis data tunggal membuat Kementerian kesulitan untuk mengambil kebijakan yang tepat sasaran.

“Mengenai data, ini yang menjadi problem. Karena dari awal, data terintegrasi UMKM ini tidak ada. Yang mengurusi UMKM ada 18 kementerian, ada daerah juga karena usaha kecil dan mikro datanya di daerah, jadi sulit,” kata Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki dalam sesi talk show di acara “Beritasatu Public Leader Awards”, Selasa (23/2/2021), dikutip dari Investor Daily.

Di awal pandemi, Teten menyebut Kementeriannya tidak terlalu memperhatikan akurasi data, karena harus bergerak cepat untuk menyelamatkan sektor UMKM yang terimbas pandemi. Data terkait jumlah UMKM yang berada di Indonesia diperlukan, supaya pemerintah tepat sasaran dalam memberikan bantuan untuk menyelamatkan sektor UMKM.

Berdasarkan data perbankan, sekitar 60 juta jumlah rekening diidentifikasi sebagai pelaku UMKM. Angka ini mendekati data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat jumlah UMKM di Indonesia sebanyak 64 juta.

“Ya kita pakai asumsi itu saja. Kalau kurang, kita tambah. Yang penting kita cepat dan sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan,” ucap Teten.

Saat program dukungan untuk UMKM mulai dijalankan, survei Asian Development Bank (ADB) menyebutkan hibah menjadi bantuan yang paling dibutuhkan pelaku usaha mikro. Survei tersebut sesuai dengan program yang kemudian dijalankan pemerintah.
Walau begitu, Kemenkop UKM membukukan penyerapan yang lebih sedikit, lantaran ada beberapa anggaran program yang ternyata lebih besar dari yang dibutuhkan. Contohnya adalah subsidi bunga. Oleh karena itu, dibutuhkan jumlah UMKM yang tepat untuk memberikan bantuan yang akurat.

Acuan data UMKM yang lengkap baik di daerah maupun pusat dibutuhkan, sehingga Kementerian mendorong untuk menghimpun kepemilikan data tunggal. Kementerian sendiri telah bekerja sama dengan BPS untuk melakukan sensus data ke pelaku UMKM. Targetnya, tahun 2022 sensus kepada para pelaku UMKM mulai dilakukan, sehingga ke depannya pemerintah bisa bergerak cepat dalam mengambil kebijakan yang tepat sasaran kepada para pelaku UMKM.

“Pembelajaran dari ini, maka kita sekarang yang menjadi prioritas, apalagi dengan adanya Undang-Undang Cipta kerja, kita dimungkinkan sekarang untuk menyiapkan infrastruktur untuk membangun data tunggal UMKM,” ujar Teten.

Sebagian besar usaha di Indonesia saat ini berstatus sebagai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Walau begitu, ternyata para pelaku sektor UMKM di Tanah Air masih didominasi oleh usaha yang belum memiliki Izin Usaha Mikro Kecil atau IUMK.

Padahal, dengan memiliki IUMK banyak fasilitas dan manfaat yang didapatkan para pelaku UMKM. Selain memiliki kepastian hukum terkait jalannya usaha, para pelaku UMKM yang telah memiliki UMKM juga bisa mendapatkan fasilitas atau bantuan dari pemerintah, seperti yang diungkap Kementerian Koperasi dan UKM melalui akun resmi Instagramnya, @kemenkopukm, Senin (22/2/2021).

Jika Anda menganggap mengurus izin repot, maka ada baiknya Anda membaca tulisan ini. Sebab, ternyata untuk mengurus izin UMKM bukanlah hal yang meribetkan Anda sebagai pelaku usaha. Untuk mengurus izin UMKM dapat dilakukan secara offline maupun online. Seperti dikutip dari Kompas.com, simak pembahasannya berikut.

  1. Cara Mengurus Izin UMKM Secara Offline

Bagi para pelaku UMKM yang masih menggunakan cara konvensional dengan metode offline, langkah pertama untuk mengurus pembuatan IUMK adalah dengan mengajukan permohonan perizinan di kantor kecamatan. Pemohon harus mengisi formulir dan melengkapi sejumlah dokumen persyaratan.

Setelah membawa semua berkas yang dibutuhkan, kecamatan akan menerima dan memeriksa kelengkapan dan kebenaran dari formulir dan dokumen persyaratannya. Apabila setelah diperiksa berkas yang dikumpulkan sudah lengkap dan benar, maka camat akan memberikan naskah 1 lembar IUMK.

Apabila berkas yang dikumpulkan masih belum lengkap dan benar, maka camat akan mengembalikan formulir dan dokumen persyaratannya, supaya bisa dilengkapi oleh pemohon. Data-data yang harus diisi pemohon dalam formulir pengajuan antara lain nama, nomor KTP, nomor Telepon, alamat, kegiatan usaha, sarana usaha yang digunakan, jumlah modal usaha, surat Pengantar dari RT/RW terkait, lokasi usaha, fotokopi KTP, fotokopi KK, dan pas foto berwarna ukuran 4×6 sebanyak 2 lembar.

  1. Cara Mengurus Izin UMKM Secara Online

Bagi para pelaku UMKM yang sudah memanfaatkan digitalisasi, IUMK menjadi salah satu izin yang dapat diurus secara online. Caranya adalah dengan mengakses website resmi OSS. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Pertama-tama, pemohon harus membuat akun OSS pada situs https://www.oss.go.id/pas/. Dengan mengklik tombol “Daftar” di kanan atas, berikutnya pemohon perlu mengisi data yang dibutuhkan.

Setelah mengisi data dengan benar, pemohon tinggal mengumpulkannya dengan terlebih dahulu memasukan kode captcha, dan mengklik tombol “Daftar”. Nantinya pemohon akan mendapatkan surat elektronik pada e-mail yang terdaftar saat registrasi OSS.

Dalam surat tersebut, pemohon tinggal mengklik tombol “Aktivasi” dan akun OSS pemohon telah aktif. Belum selesai di situ, pemohon masih perlu memverifikasi e-mail untuk mendapatkan password yang dapat digunakan untuk login. Nantinya password ini perlu diubah demi keamanan pemilik akun.

Setelah memiliki password, pengguna dapat login di website https://www.oss.go.id/oss/. Nasukan alamat e-mail sebagai username dan password, lalu tinggal mengikuti arahan selanjutnya untuk masuk ke halaman pengisian data. Setelah data terisi dengan benar, tahap berikutnya adalah mengunduh NIB dan IUMK.

Klik data usaha yang telah dilengkapi, lalu klik “Simpan dan Lanjutkan”, data usaha, “Proses NIB” dan klik “Lanjutkan”. Untuk menerbitkan NIB, pemilik usaha tinggal mengklik tombol “NIB” untuk menerbitkan NIB yang telah diurus. NIB ini juga bisa diunduh dan disimpan. Selamat, Anda kini telah memiliki izin UMKM!

Bagaimana? Tidak ribet dan membingungkan kan? Selamat mencoba!

Pekerja digital menjadi salah satu sumber daya manusia yang kelak akan dibutuhkan Indonesia untuk mendukung perekonomiannya. Hal ini merupakan temuan dari survei yang dilakukan oleh Amazon Web Services (AWS). Riset yang diprakarsai penyedia layanan web hosting itu menyoroti perlunya kebutuhan untuk meningkatkan penguasaan teknologi cloud, bahkan di sektor-sektor nonteknologi, seperti di bidang manufaktur, bagi pekerja di Indonesia untuk mendukung perekonomian tahun 2025.

Bertajuk “Unlocking APAC’S Digital Potential: Changing Digital Skill Needs and Policy Approaches”, laporan ini disusun AWS bersama AlphaBeta. Laporan itu menganalisis jenis keahlian yang diterapkan pekerja masa kini, yang kemudian diproyeksikan dengan keahlian digital yang diperkirakan akan dibutuhkan pada lima tahun mendatang (2025).

Survei tersebut mengamil sampel enam negara di Asia Pasifik. Selain Indonesia, lima negara lainnya yang terlibat adalah Australia, Jepang, India, Korea Selatan dan Singapura. Untuk responden di Indonesia, AWS melibatkan 500 pekerja digital, dengan memadukan antara wawancara dengan pembuat kebijakan, pakar teknologi serta pemimpin bisnis.

Hasilnya, survei membuktikan pekerja dengan keahlian di bidang digital saat ini di Indonesia baru mencapai 19 persen dari seluruh angkatan kerja yang ada di di Indonesia. Angka ini tentu merupakan jumlah yang masih jauh dari ideal, mengingat jumlah angkatan kerja di Indonesia menurut BPS (Agustus, 2020) ialah sebesar 138,22 juta.

Demi mewujudkan perekonomian yang lebih baik pada 2025, Indonesia disebut masih membutuhkan lebih dari 110 juta pekerja. Hal ini demi mendukung kebutuhan angkatan kerja dengan keselarasan dengan dinamika teknologi yang berkembang.

Survei tersebut juga mecatat sejumlah 59 persen responden Indonesia saat ini belum mengoptimalkan kemampuan di bidang komputasi awan. Mereka sendiri mengakui bahwa keahlian di bidang tersebut akan sangat dibutuhkan di bidang pekerjaan mereka pada tahun 2025 mendatang.

Selain kemampuan di bidang komputasi awan (cloud), AWS juga menemukan sejumlah keahlian lainnya yang sangat dibutuhkan di tahun 2025 mendatang. Mereka adalah cloud architecture design, cybersecurity design, large-scale data modeling, web/software/game development, serta software operations support.

Untuk mendukung perekonomian yang lebih baik pada lima tahun mendatang, pekerja Indonesia diharapkan bisa mengembangkan setidaknya tujuh kecakapan digital. Diantaranya adalah kemampuan menggunakan platform komunikasi online, serta keahlian software untuk mendukung kolaborasi. Guna mencapai pertumbuhan ekonomi supaya lebuh inklusif, AWS meyebuy setidaknya perlu sekitar 946 juta pelatihan kecakapan digital di tahun 2025.

Pandemi virus corona memang membatasi aktivitas manusia di dunia secara riil, namun tidak di dunia maya. Facebook baru-baru ini merilis survei Laporan Tren Digital terakhir. Hasilnya, terjadi peningkatan penggunaan platform media sosial selama pandemi.

“Komunitas online tumbuh di masa pandemi,” kata pimpinan Facebook Indonesia, Pieter Lydian, saat jumpa pers virtual, Selasa (23/2/2021), dikutip dari ANTARA..

Survei yang dilakukan Facebook bersama YouGov dan dilaporkan dalam Tren Digital mencatat lebih dari 140 juta orang yang tinggal di Indonesia bergabung dengan grup yang aktif selama sebulan terakhir. Grup ini digunakan hampir sebagian besar responden, yakni 95 persen untuk memberikan dukungan kepada anggota komunitasnya, baik dalam bentuk dukungan moral maupun kebutuhan rumah tangga.

Facebook juga mencatat adanya perkembangan lebih dari separuh komunitas melalui platform digital. Diantara mereka yang disurvei, sebanyak 67 persen responden mengaku kehadiran komunitas menjadi lebih penting khususnya di masa pandemi COVID-19, sedangkan 28 persen mengaku menjadi lebih nyaman untuk berbagi pendapat dan perasaan dengan para anggota komunitas lainnya.

Tak hanya komunitas, Facebook juga melihat adanya peningkatan aktivitas usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia selama pandemi. Tercatat sebanyak 90 persen UMKM di Indonesia terlibat dalam aktivitas yang bisa meningkatkan pendapatan mereka. Hal ini ditemukan dalam survei Facebook bersama Bank Dunia dan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Pandemi memang membuat para pelaku UMKM mengalami penurunan pendapatan. Meski demikian, sebanyak 77 persen pelaku bisnis mengaku optimistis terhadap masa depan bisnis mereka. Pandemi juga membuat pelaku UMKM memanfaatkan platform digital, dengan sebanyak 51 persen pelaku UMKM menyebut seperempat penjualan mereka terjadi di platform digital selama beberapa bulan terakhir.

Sekadar informasi, tahun ini Facebook meluncurkan kampanye #INDONESIAKU. Kampanye ini mengajak pengguna membagikan kisah motivasi dari komunitas dan pelaku usaha di Indonesia. Dalam kampanyenya, Facebook juga membagikan video-video seri profil tokoh inspirasitif, komik seri dan live event dengan sejumlah topik pembahasan berbeda setiap bulannya.

Negosiasi yang dilakukan operator seluler Indosat Ooredoo dan Hutchison 3 Indonesia diperkirakan akan memperkuat posisi keduanya di pasar Indonesia yang sangat kompetitif. Merger ini, menurut analis perusahaan pemetaan cakupan nirkabel Opensignal, Francesco Rizzato akan menantang pemain terbesar, yaitu Telkomsel.

Jika kesepakatan antar kedua operator seluler tersebut selesai, para pengguna mungkin perlu menunggu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun sebelum dapat melihat semua manfaat pada pengalaman mobile mereka. Pasalnya, biasanya operator membutuhkan waktu untuk mengintegrasikan jaringan yang ada dan menciptakan sinergi. Tetapi, beberapa perubahan diprediksi bisa datang lebih cepat.

Analis Opensignal menggabungkan pengalaman pengguna operator Indosat dan 3 untuk memahami potensi gabungan jika Indosat dan 3 adalah satu operator. Analisa Opensignal menunjukkan bahwa meskipun Indosat mencetak kecepatan unduh dan unggah rata-rata yang lebih cepat dibandingkan dengan operator 3, namun operator 3 menunjukkan pengalaman yang lebih baik pada metrik yang mengukur pengalaman streaming video dan gaming online.

“Hal ini menunjukkan jika kedua operator bergabung, tidak hanya pengguna smartphone dari satu operator saja yang akan melihat pengalaman rata-rata yang meningkat, tetapi pengguna kedua operator tersebut akan melihat peningkatan di sejumlah kategori pengalaman mobile kami, sementara, juga mengalami penguruan di kategori lain,” kata Rizzato, dikutip dari ANTARA.

Sementara, dari empat kategori pengalaman mobile yang dianalisis, hanya Pengalaman Mobile Gaming dan Pengalaman Kecepatan Unggah yang menunjukkan gabungan skor yang lebih tinggi dari rata-rata nasional apabila Indosat dan 3 bergabung. Sementara, Pengalaman Kecepatan Unduh dan Pengalaman Video berada di bawah rata-rata nasional.

“Hal ini karena Telkomsel memiliki pangsa pelanggan mobile terbesar di Indonesia. Artinya, skor Telkomsel memiliki bobot yang lebih besar dalam rata-rata nasional. Akibat Telkomsel memiliki keunggulan besar dalam Pengalaman Kecepatan Unduh dan Pengalaman Video, maka akan lebih menantang bagi perusahaan gabungan Indosat-3 untuk mengejar rata-rata nasional pada dua kategori tersebut,” dia melanjutkan.

OpenSignal kemudian menganalisis variasi skor perusahaan gabungan Indosat-3 secara regional. Skor Pengalaman Video di wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, dan menemukan bahwa Indosat mendapat skor lebih rendah dari operator 3 di ke-empat wilayah tersebut.

Walau skor masing-masing Indosat dan 3 sangat mirip di Jawa dengan selisih hanya 1,4 poin antara kedua operator, namun perbedaannya jauh lebih besar di Sulawesi, Sumatera dan Kalimantan (masing-masing 4,5 poin, 4,7 poin dan 17,6 poin). Menariknya, hasil skor penggabungan Indosat-3 lebih rendah dua poin dari rata-rata regional di Jawa, Kalimantan dan Sulawesi, namun melebihi rata-rata regional di Sumatera.

Meskipun Indosat mendapatkan Skor Pengalaman Video yang Fair (40-55) di semua wilayah kecuali Jawa, namun skor gabungan tersebut melebihi ambang batas 55 di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, sehingga menghasilkan skor Good (55-65).

“Kami juga melihat skor Pengalaman Kecepatan Unduh pada empat wilayah yang sama – Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi – dan menemukan bahwa Indosat menunjukkan skor rata-rata yang lebih tinggi di semua wilayah dibandingkan dengan operator 3, kecuali di Kalimantan,” kata Rizzato.

Di Jawa, Sumatra, dan Sulawesi, pengguna Indosat mengalami kecepatan unduh rata-rata diatas 10 Mbps, sementara pengguna operator 3 melihat rata-rata di bawah ambang tersebut. Di Kalimantan, Opensignal melihat pola yang terbalik. Pengguna operator 3 melihat kecepatan unduh rata-rata di 13,2 Mbps, sementara pengguna Indosat di bawah ambang batas 10 Mbps. Kecepatan unduh rata-rata Indosat adalah 9 Mbps.

Skor yang dihasilkan dari gabungan Indosat-3 akan mencapai batas ambang 10 Mbps di Jawa, Kalimantan dan Sulawesi, dan mencapai 9,5 Mbps di Sumatera. Namun di keempat wilayah tersebut, skor gabungan Indosat-3 akan lebih rendah antara 0,6 Mbps dan 1 Mbps dari rata-rata regional. Analisis Opensignal menunjukkan bahwa operator Indosat dan 3 masing-masing bersinar dalam kategori pengalaman mobile yang berbeda.

“Perkiraan skor gabungan Indosat-3 oleh kami melihat bahwa tidak hanya pengguna dari satu operator saja yang akan mendapat manfaat dari mengakses jaringan operator lainnya. Kedua grup pengguna akan melihat peningkatan di beberapa kategori pengalaman mobile kami, sementara ada penurunan di kategori lainnya,” ujar Rizzato.

Namun, perkiraan Opensignal juga menunjukkan bahwa skor gabungan akan lebih rendah dari rata-rata nasional dan regional di banyak metrik.

“Hal ini menunjukkan meskipun merger merupakan peluang bagi kedua operator untuk memperkuat posisi kompetitif mereka di pasar Indonesia, namun kemungkinan besar akan membutuhkan waktu sebelum para pengguna kedua operator dapat melihat manfaat pada pengalaman mobile mereka alhasil kedua entitas tersebut mengintegrasikan jaringan mereka, menciptakan sinergi, dan berpotensi menantang Telkomsel sebagai pemimpin pasar,” Rizzato menambahkan.

Kementerian Komunikasi dan Informatika terus berupaya menyediakan akses jaringan internet di seluruh Indonesia untuk memperkecil kesenjangan digital. Hal ini diharapakn turut berimbas positif pada sekotr usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

“Kominfo memberikan dukungan yang luar biasa untuk onboarding UMKM dan ultra mikro (UMi) untuk memasarkan produknya secara digital. Kita akan bekerja keras untuk memastikan internet link ratio dan close digital divide atau memperkecil disparitas antarwilayah Indonesia,” kata Menteri Kominfo, Johnny G Plate, dalam peluncuran virtual Beli Kreatif Danau Toba, Sabtu (20/2/2021), dikutip dari ANTARA.

Perpindahan UMKM dan UMi berjualan di platform digital menjadi salah satu kegiatan dalam agenda transformasi digital Indonesia. Kegiatan ini sangat bergantung pada ketersediaan jaringan internet. Kominfo menargetkan pada 2022 mendatang seluruh desa dan kelurahan bisa tersambung ke jaringan 4G.

Pemerintah sedang membangun infrastruktur telekomunikasi untuk mengurangi kesenjangan akses jaringan internet di Tanah Air, salah satunya dengan membangun satelit Satria yang ditargetkan bisa mengorbit pada 2023. Satelit Satria diperkirakan akan membantu meningkatkan kecepatan internet di 150.000 titik layanan publik yang tersebar di seluruh Indonesia.

Dengan tersedianya infrastruktur telekomunikasi yang memadai, masuknya UMKM dan UMi ke platform digital untuk berjualan akan menjadi lebih baik. Produk UMKM Indonesia bahkan berpotensi untuk menembus pasar mancanegara.

“Kita mendukung peningkatan peran dari UMKM dan Ultra Mikro yang saat ini sekitar 60 persen terhadap GDP Indonesia, kita tingkatkan dan mendorong agar menjangkau pasar yang lebih luas,” kata Johnny.

Beli Kreatif Danau Toba merupakan bagian dari Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, acara ini digelar untuk mendukung usaha lokal di tengah pandemi virus korona. Kegiatan ini juga salah satu upaya pemerintah untuk mendorong pengembangan produk unggulan dari artisan lokal agar mereka siap menghadapi dunia digital.

“Kominfo sangat mendukung itu. Dengan demikian, harapan kita pada tahun 2022 nanti onboarding UMKM akan tersebar merata sampai di wilayah 3T,” kata Johnny.